Muktamar Ke-35 NU: Mengurai Peta Poros dan Menanti Fatwa Langit

Para kiai sepuh yang duduk di AHWA tidak akan berdebat soal siapa yang memberi kontribusi finansial paling besar, melainkan siapa yang mampu menjaga fikrah (pemikiran) dan amaliah (tradisi) NU tetap murni di tengah gempuran ideologi transnasional maupun sekularisme radikal.

Kita harus mengingat pesan almarhum KH MA Sahal Mahfudh dan KH A Mustofa Bisri (Gus Mus) dalam berbagai kesempatan Muktamar sebelumnya, bahwa posisi Rais Aam adalah posisi sakral. Ia bukan sekadar jabatan administratif, melainkan jabatan imamah.

Oleh karena itu, kiai sepuh akan memastikan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi Rais Aam adalah mereka yang sudah “selesai dengan dirinya sendiri”—tokoh yang tidak lagi mengejar pengaruh, melainkan hanya ingin mengabdi pada ilmu dan umat.

Memang potensi koalisi besar yang mencapai 400 suara terlihat sangat dominan di atas kertas. Namun, sejarah mencatat bahwa di NU, suara cabang (PCNU) bisa berubah drastis setelah mereka sowan (berkunjung) ke kiai-kiai sepuh di sela-sela waktu Muktamar. Fenomena “satu malam mengubah peta” adalah hal yang lumrah.

Banyak ketua PCNU adalah santri. Loyalitas mereka kepada guru (kiai) jauh lebih tinggi daripada loyalitas kepada koalisi politik mana pun. Jika seorang kiai sepuh dari pesantren induk memberikan instruksi untuk menjaga persatuan dan memilih figur tertentu demi kemaslahatan, maka kontrak politik dengan faksi mana pun bisa luruh seketika.

Inilah yang disebut sebagai politik transendental NU—sebuah dinamika yang menggabungkan kalkulasi rasional dengan intuisi spiritual.

Para kiai sepuh saat ini juga menyadari bahwa tantangan NU di abad kedua tidaklah ringan. Isu-isu seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, hingga perubahan iklim bukan lagi isu asing di telinga mereka.

Namun, kiai sepuh akan mengingatkan bahwa kemajuan teknologi haruslah dibarengi dengan keteguhan iman.Muktamar 2026 diharapkan melahirkan pemimpin yang mampu mengawinkan kecerdasan teknokratis dengan kearifan lokal pesantren.

Pesan kiai sepuh nantinya diprediksi akan menekankan pentingnya penguatan ekonomi umat (Nahdlatut Tujjar). NU tidak boleh hanya kaya akan massa, tetapi miskin secara finansial sehingga mudah didikte oleh kepentingan luar. Kemandirian ekonomi adalah syarat mutlak bagi kemandirian politik.

Sebagai penutup, Muktamar ke-35 NU pada Agustus 2026 nanti bukan sekadar ajang unjuk kekuatan antarporos yang dipetakan oleh Gus Lilur dan pengamat lainnya. Ia adalah sebuah proses penyaringan sejarah.

Enam poros yang ada saat ini adalah energi dinamis yang menunjukkan bahwa NU adalah organisasi yang hidup dan demokratis.Namun, di tengah keriuhan itu, kita semua menanti fajar yang teduh dari arah para kiai sepuh.

Suara mereka mungkin tidak akan terdengar di pengeras suara podium utama sesering para orator politik, namun dawuh mereka akan bergema di hati sanubari para muktamirin (peserta Muktamar).

Publik berharap, melalui bimbingan kiai sepuh, Muktamar 2026 tidak akan meninggalkan luka perpecahan. Siapa pun yang terpilih—apakah itu petahana yang melanjutkan estafet, figur birokrat yang membawa pembaharuan, atau tokoh kultural yang kembali ke akar—semuanya harus tunduk pada satu komitmen besar: menjaga Indonesia melalui jalan moderasi Islam (wasathiyah).

Biarkan mekanisme organisasi berjalan, biarkan poros-poros saling berkompetisi, namun biarkan pula kearifan para kiai sepuh menjadi penentu arah terakhir. Karena pada akhirnya, NU bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal bagaimana kemenangan itu membawa berkah bagi seluruh alam (Rahmatan lil 'Alamin).

Di tangan kiai sepuhlah warga NU menitipkan harapan agar Muktamar ke-35 nanti menjadi Muktamar yang bermartabat, sejuk, dan memberikan arah baru bagi kejayaan umat Islam di nusantara dan dunia. (*)