Muktamar Ke-35 NU: Mengurai Peta Poros dan Menanti Fatwa Langit

Oleh: Dr Abrar M Dawud Faza MA

Wakil Rektor II UIN Sumatera Utara

DALAM diskursus sosiologi agama di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) selalu menempati posisi unik. Ia bukan sekadar organisasi massa, melainkan sebuah “negara kecil” dengan struktur yang merambah hingga ke urat nadi pedesaan.

Oleh karena itu, setiap kali genderang Muktamar ditabuh, resonansinya tidak hanya bergetar di dalam ruang-ruang pesantren, tetapi juga hingga ke istana dan pusat-pusat kekuasaan.

Menjelang Muktamar ke-35 yang dijadwalkan pada Agustus 2026, suhu politik internal organisasi ini mulai menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dinamika yang berkembang saat ini bukan lagi sekadar urusan memilih nakhoda, melainkan sebuah pertarungan eksistensial mengenai arah kiblat NU di tengah perubahan zaman.

Baca juga: Haji, Al-Ghazali dan Keganjilan Kita

Membaca NU menjelang 2026 memerlukan ketelitian dalam melihat irisan-irisan kepentingan. Tokoh muda NU, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, memberikan sebuah potret mikro yang sangat menarik tentang bagaimana kekuatan-kekuatan besar di dalam NU mulai mengonsolidasikan diri. Dari hasil amatan mendalam, setidaknya terdapat enam poros utama yang sedang melakukan “tarian politik” di panggung jam’iyyah.

Poros pertama adalah petahana, KH Yahya Cholil Staquf. Sejak menakhodai PBNU di Muktamar Lampung, Gus Yahya membawa narasi besar mengenai “Digdaya NU Menjemput Abad Kedua”. Namun, dalam politik organisasi, keberhasilan narasi besar seringkali diuji oleh stabilitas hubungan antara Ketua Umum (Tanfidziyah) dan Rais Aam (Syuriyah).

Saat ini, sang petahana tengah berada dalam posisi mencari formula terbaik untuk pasangan Rais Aam guna memperkuat legitimasi strukturalnya di hadapan para pemilik suara di tingkat wilayah dan cabang.

Di seberangnya, poros kedua memperlihatkan peran strategis Rais Aam petahana KH Miftachul Akhyar yang bersinergi dengan Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Keduanya bukan pemain baru.

Gus Ipul, dengan pengalaman birokrasi dan jaringan politiknya yang luas, tentu memiliki kalkulasi sendiri dalam menentukan siapa figur Ketua Umum yang paling tepat untuk didorong demi menjaga kesinambungan program PBNU ke depan.

Dinamika kian menarik dengan munculnya poros ketiga yang sering disebut sebagai representasi kekuatan birokrasi keagamaan, yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kehadiran figur ini memberikan warna tersendiri.

Sebagai seorang akademisi sekaligus praktisi birokrasi, Nasaruddin Umar dipandang mampu menjembatani kepentingan umat dengan kebijakan negara secara lebih teknokratis. Namun, di NU, dukungan administratif saja tidak cukup; ia memerlukan pasangan Rais Aam dari kalangan kiai sepuh yang memiliki otoritas keilmuan yang tak terbantahkan guna memenangkan hati kaum sarungan.

Poros keempat, yang diprediksi menjadi pemain kunci, adalah kolaborasi antara jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII. Secara historis, hubungan NU dan PKB selalu bersifat pasang surut, namun dalam konteks Muktamar, keduanya sulit dipisahkan.

Keberadaan nama-nama seperti KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), KH Yusuf Chudhori (Gus Yusuf), hingga KH Abdul Ghoffar Rozin (Gus Rozin) menunjukkan bahwa barisan ini memiliki basis massa yang riil dan loyal.

Menariknya, poros ini secara tegas menyandarkan harapan pada KH Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam. Kembalinya Kiai Said ke panggung utama menunjukkan bahwa pengaruh intelektual dan kharisma mantan Ketua Umum PBNU dua periode ini masih sangat kuat di akar rumput.

Titik Sentral: Kiai Sepuh dan “Fatwa Langit”

Namun, di atas segala hitung-hitungan suara dan manuver politik praktis, ada satu variabel yang seringkali menjadi penentu akhir namun sulit dibaca oleh logika politik sekuler: peran Kiai Sepuh. Dalam tradisi NU, kiai sepuh adalah jangkar moral.

Mereka adalah pemegang otoritas langit yang menjaga agar bahtera NU tidak karam diterjang badai ambisi kekuasaan.

Pada Muktamar 2026 nanti, peran kiai sepuh diprediksi akan jauh lebih krusial. Mengapa demikian? Karena NU sedang menghadapi tantangan polarisasi internal yang cukup tajam.

Kiai-kiai sepuh dari berbagai pesantren utama seperti Lirboyo, Ploso, Tebuireng, Sarang, hingga kiai-kiai kharismatik dari luar Jawa, memegang peran sebagai “pemberi restu” yang melampaui sekat-sekat faksi.

Pesan yang akan dibawa oleh kiai sepuh dalam Muktamar nanti diprediksi akan menitikberatkan pada tiga hal utama. 

Pertama, kembalinya marwah Syuriyah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kesan bahwa Tanfidziyah (badan eksekutif) bergerak terlalu jauh tanpa kendali penuh dari Syuriyah (badan legislatif/ulama).

Kiai sepuh kemungkinan besar akan memberikan peringatan keras agar NU tidak dikelola seperti perusahaan atau partai politik, melainkan tetap sebagai jam'iyyah diniyyah (organisasi keagamaan).

Kedua, penjagaan terhadap Khittah 1926. Kiai sepuh seringkali menjadi pihak yang paling gelisah ketika NU ditarik-tarik ke dalam pusaran politik kekuasaan yang pragmatis. Pesan mereka biasanya sunyi namun tajam: bahwa NU harus berdiri di atas semua golongan.

Kepentingan politik jangka pendek tidak boleh mengorbankan keutuhan umat. Di tengah munculnya poros-poros yang beririsan dengan kementerian maupun partai, suara kiai sepuh akan menjadi pengingat bahwa NU adalah pelayan umat, bukan pelayan kekuasaan.

Ketiga, moralitas kepemimpinan. Kiai sepuh tidak hanya melihat kapasitas intelektual seorang calon, tetapi juga riyadhah (latihan spiritual) dan akhlaknya. Dalam tradisi pesantren, pemimpin yang ambisius justru seringkali dihindari.

Di sinilah letak uniknya Muktamar NU: seorang calon yang memiliki dukungan suara besar secara administratif, bisa saja tumbang hanya karena satu dawuh (perkataan) dari seorang kiai sepuh yang menilai calon tersebut tidak memiliki “sirr” atau kecocokan spiritual untuk memimpin NU.

AHWA: Mekanisme Musyawarah Mufakat

Penerapan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam pemilihan Rais Aam adalah manifestasi nyata dari penghormatan terhadap kiai sepuh. Di Muktamar 2026, fungsi AHWA akan menjadi filter utama.

Para kiai sepuh yang duduk di AHWA tidak akan berdebat soal siapa yang memberi kontribusi finansial paling besar, melainkan siapa yang mampu menjaga fikrah (pemikiran) dan amaliah (tradisi) NU tetap murni di tengah gempuran ideologi transnasional maupun sekularisme radikal.

Kita harus mengingat pesan almarhum KH MA Sahal Mahfudh dan KH A Mustofa Bisri (Gus Mus) dalam berbagai kesempatan Muktamar sebelumnya, bahwa posisi Rais Aam adalah posisi sakral. Ia bukan sekadar jabatan administratif, melainkan jabatan imamah.

Oleh karena itu, kiai sepuh akan memastikan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi Rais Aam adalah mereka yang sudah “selesai dengan dirinya sendiri”—tokoh yang tidak lagi mengejar pengaruh, melainkan hanya ingin mengabdi pada ilmu dan umat.

Memang potensi koalisi besar yang mencapai 400 suara terlihat sangat dominan di atas kertas. Namun, sejarah mencatat bahwa di NU, suara cabang (PCNU) bisa berubah drastis setelah mereka sowan (berkunjung) ke kiai-kiai sepuh di sela-sela waktu Muktamar. Fenomena “satu malam mengubah peta” adalah hal yang lumrah.

Banyak ketua PCNU adalah santri. Loyalitas mereka kepada guru (kiai) jauh lebih tinggi daripada loyalitas kepada koalisi politik mana pun. Jika seorang kiai sepuh dari pesantren induk memberikan instruksi untuk menjaga persatuan dan memilih figur tertentu demi kemaslahatan, maka kontrak politik dengan faksi mana pun bisa luruh seketika.

Inilah yang disebut sebagai politik transendental NU—sebuah dinamika yang menggabungkan kalkulasi rasional dengan intuisi spiritual.

Para kiai sepuh saat ini juga menyadari bahwa tantangan NU di abad kedua tidaklah ringan. Isu-isu seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, hingga perubahan iklim bukan lagi isu asing di telinga mereka.

Namun, kiai sepuh akan mengingatkan bahwa kemajuan teknologi haruslah dibarengi dengan keteguhan iman.Muktamar 2026 diharapkan melahirkan pemimpin yang mampu mengawinkan kecerdasan teknokratis dengan kearifan lokal pesantren.

Pesan kiai sepuh nantinya diprediksi akan menekankan pentingnya penguatan ekonomi umat (Nahdlatut Tujjar). NU tidak boleh hanya kaya akan massa, tetapi miskin secara finansial sehingga mudah didikte oleh kepentingan luar. Kemandirian ekonomi adalah syarat mutlak bagi kemandirian politik.

Sebagai penutup, Muktamar ke-35 NU pada Agustus 2026 nanti bukan sekadar ajang unjuk kekuatan antarporos yang dipetakan oleh Gus Lilur dan pengamat lainnya. Ia adalah sebuah proses penyaringan sejarah.

Enam poros yang ada saat ini adalah energi dinamis yang menunjukkan bahwa NU adalah organisasi yang hidup dan demokratis.Namun, di tengah keriuhan itu, kita semua menanti fajar yang teduh dari arah para kiai sepuh.

Suara mereka mungkin tidak akan terdengar di pengeras suara podium utama sesering para orator politik, namun dawuh mereka akan bergema di hati sanubari para muktamirin (peserta Muktamar).

Publik berharap, melalui bimbingan kiai sepuh, Muktamar 2026 tidak akan meninggalkan luka perpecahan. Siapa pun yang terpilih—apakah itu petahana yang melanjutkan estafet, figur birokrat yang membawa pembaharuan, atau tokoh kultural yang kembali ke akar—semuanya harus tunduk pada satu komitmen besar: menjaga Indonesia melalui jalan moderasi Islam (wasathiyah).

Biarkan mekanisme organisasi berjalan, biarkan poros-poros saling berkompetisi, namun biarkan pula kearifan para kiai sepuh menjadi penentu arah terakhir. Karena pada akhirnya, NU bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal bagaimana kemenangan itu membawa berkah bagi seluruh alam (Rahmatan lil 'Alamin).

Di tangan kiai sepuhlah warga NU menitipkan harapan agar Muktamar ke-35 nanti menjadi Muktamar yang bermartabat, sejuk, dan memberikan arah baru bagi kejayaan umat Islam di nusantara dan dunia. (*)