Muktamar Ke-35 NU: Mengurai Peta Poros dan Menanti Fatwa Langit

Oleh: Dr Abrar M Dawud Faza MA

Wakil Rektor II UIN Sumatera Utara

DALAM diskursus sosiologi agama di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) selalu menempati posisi unik. Ia bukan sekadar organisasi massa, melainkan sebuah “negara kecil” dengan struktur yang merambah hingga ke urat nadi pedesaan.

Oleh karena itu, setiap kali genderang Muktamar ditabuh, resonansinya tidak hanya bergetar di dalam ruang-ruang pesantren, tetapi juga hingga ke istana dan pusat-pusat kekuasaan.

Menjelang Muktamar ke-35 yang dijadwalkan pada Agustus 2026, suhu politik internal organisasi ini mulai menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dinamika yang berkembang saat ini bukan lagi sekadar urusan memilih nakhoda, melainkan sebuah pertarungan eksistensial mengenai arah kiblat NU di tengah perubahan zaman.

Baca juga: Haji, Al-Ghazali dan Keganjilan Kita

Membaca NU menjelang 2026 memerlukan ketelitian dalam melihat irisan-irisan kepentingan. Tokoh muda NU, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, memberikan sebuah potret mikro yang sangat menarik tentang bagaimana kekuatan-kekuatan besar di dalam NU mulai mengonsolidasikan diri. Dari hasil amatan mendalam, setidaknya terdapat enam poros utama yang sedang melakukan “tarian politik” di panggung jam’iyyah.

Poros pertama adalah petahana, KH Yahya Cholil Staquf. Sejak menakhodai PBNU di Muktamar Lampung, Gus Yahya membawa narasi besar mengenai “Digdaya NU Menjemput Abad Kedua”. Namun, dalam politik organisasi, keberhasilan narasi besar seringkali diuji oleh stabilitas hubungan antara Ketua Umum (Tanfidziyah) dan Rais Aam (Syuriyah).

Saat ini, sang petahana tengah berada dalam posisi mencari formula terbaik untuk pasangan Rais Aam guna memperkuat legitimasi strukturalnya di hadapan para pemilik suara di tingkat wilayah dan cabang.

Di seberangnya, poros kedua memperlihatkan peran strategis Rais Aam petahana KH Miftachul Akhyar yang bersinergi dengan Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Keduanya bukan pemain baru.

Gus Ipul, dengan pengalaman birokrasi dan jaringan politiknya yang luas, tentu memiliki kalkulasi sendiri dalam menentukan siapa figur Ketua Umum yang paling tepat untuk didorong demi menjaga kesinambungan program PBNU ke depan.

Dinamika kian menarik dengan munculnya poros ketiga yang sering disebut sebagai representasi kekuatan birokrasi keagamaan, yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kehadiran figur ini memberikan warna tersendiri.

Sebagai seorang akademisi sekaligus praktisi birokrasi, Nasaruddin Umar dipandang mampu menjembatani kepentingan umat dengan kebijakan negara secara lebih teknokratis. Namun, di NU, dukungan administratif saja tidak cukup; ia memerlukan pasangan Rais Aam dari kalangan kiai sepuh yang memiliki otoritas keilmuan yang tak terbantahkan guna memenangkan hati kaum sarungan.

Poros keempat, yang diprediksi menjadi pemain kunci, adalah kolaborasi antara jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII. Secara historis, hubungan NU dan PKB selalu bersifat pasang surut, namun dalam konteks Muktamar, keduanya sulit dipisahkan.

Keberadaan nama-nama seperti KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), KH Yusuf Chudhori (Gus Yusuf), hingga KH Abdul Ghoffar Rozin (Gus Rozin) menunjukkan bahwa barisan ini memiliki basis massa yang riil dan loyal.