JUSUF KALLA Kritik Pemerintah Soal Pengurangan Subsidi BBM dan Sorot Penerapan WFH Bagi PNS

TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Presiden RI ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla mengkritik pemerintah tentang pengurangan subsidi BBM dan penerapan WFH bagi ASN.  

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga dan itu dilakukan di banyak negara," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (6/4/2026).

Menurutnya, ketika BBM masih disubsidi pemerintah, maka utang negara makin menumpuk. 

Apalagi dengan melihat gejolak harga minyak dunia yang memprihatinkan.

"Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar," ucapnya.

"Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. itu masalah energi," sambungnya.

Baca juga: Kronologi Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan Kepala Kantor Pos Pagar Alam, Kini Malah Tersangka UU ITE

Baca juga: NASIB Karier Kajari Karo Bersama 3 Jaksa Lainnya Terancam, Kini Keempatnya Diperiksa Kejaksaan Agung

Ia tidak menampik sarannya tersebut bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Namun, selama 20 tahun dirinya berkecimpung di pemerintahan, tidak ada dampak yang serius soal kenaikan harga.

JK mencontohkan sejumlah negara yang ia datangi khususnya ASEAN yang sudah mulai menaikkan harga BBM. 

Namun, masyarakatnya tidak melakukan protes berlebihan karena sudah mengerti jika hal itu terpaksa untuk mengurangi beban pemerintah.

"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," tuturnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti soal kebijakan Work From Home (WFH) khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan pada hari Jumat.

Menurutnya, hal itu kurang efektif karena tetap bisa dimanfaatkan untuk bepergian ke luar rumah.

"Kalau masyarakat membatasi BBM itu, angkutan umum yang harus dipakai lebih banyak. Katakanlah di kantor harus bebas kendaraan, harus semua naik kendaraan umum. Itu bisa," jelasnya.

"Daripada tinggal di rumah. Anda tinggal di rumah 3 hari. Kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga. Mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya," imbuhnya.