AWAL MULA Korupsi Kuota Haji Hingga Aliran Dana Berujung Pada Menteri Yaqut Cholil Qoumas

Sehari sebelum pengumuman, Juru Bicara KPK menegaskan pimpinan lembaga antirasuah solid dan hanya menunggu kelengkapan administrasi, termasuk hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan penetapan ini, KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara korupsi kuota haji hingga ke akar, termasuk menelusuri seluruh aliran dana haram dan pihak-pihak yang diuntungkan dari praktik tersebut.

Baca juga: 3 Menteri Agama RI yang Terseret Kasus Korupsi Haji, ada Said Agil, SDA hingga Gus Yaqut

"Harus Tanggung Risikonya"

Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Jember menanggapi penetapan status Gus Yaqut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji 2024.

Gus Yaqut sendiri merupakan alumni PMII.

"Kami berada di jalur kepentingan nasional, konstitusi dan supremasi hukum. Jadi jalankan saja KPK proses ini (penegakan hukum) bersih dan seadil adilnya," ujar Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII Jember Sutrisno, Jumat (9/1/2026) dalam artikel yang tayang di TribunJatim.com.

Menurutnya, organisasi pergerakan ini berdiri untuk kepentingan nasional, sehingga tidak bisa berpihak terhadap kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. 

"Kami harus berdiri tegak diatas kepentingan nasional dan konstitusi serta supremasi hukum," imbuhnya pria yang akrab disapa Sutris ini.

Sutris mengatakan, Gus Yaqut juga tidak begitu berkecimpung di PMII Jember. Sehingga dia kurang tahu kontribusi dan kiprahnya di organisasi ini.

"Kami tidak mengetahui secara pasti. Karena secara kelembagaan PMII tidak jadi supporting, kami organisasi menaungi alumni, bukan dibawah pemerintahan," ucapnya.

Sutris menilai perkara yang menyatut Gus Yaqut ini menjadi alarm bagi semua semua kader IKA PMII Jember maupun di daerah lain, supaya waspada bila sudah duduk di kursi birokrasi ataupun politik.

"Kekuasan ada enaknya juga ada risikonya. Oleh karena itu kami berharap pada semuanya (kader PMII) selalu waspada dan hati hati kalau sudah pegang jabatan, jangan ambil enaknya saja harus juga tanggung risikonya termasuk risiko kasus hukum," tutur Alumni Universitas Jember ini.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-jatim