Natalius Pigai: Pihak yang Ingin Meniadakan Program Pemerintahan Prabowo sebagai Pihak Menentang HAM

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Istana tidak tahu siapa pelaku yang meneror Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto beserta ibunya.

"Kalau teror kita enggak tahu siapa yang meneror ya," kata Prasetyo dalam keterangannya dikutip Sabtu (21/2/2026). 

Sebagai lulusan UGM dan pernah aktif di BEM juga, Prasetyo lantas memberikan saran kepada Tiyo. 

Dia mengatakan, menyampaikan kritik atau masukan sebenarnya sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi, Prasetyo mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan haruslah mengedepankan etika dan adab. 

"Kita mengimbau kepada semuanya ya, untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adab-adab ketimuran gitu loh," tutur dia. 

"Jadi, menyampaikan pendapatnya enggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga perlu menjadi pelajaran bagi kita semua, gitu. Misalnya, hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik, gitu. Ini berlaku untuk siapapun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM," imbuh Prasetyo.

Baca juga: Fraksi PDIP Komisi XIII: Teror Culik Ketua BEM UGM, Negara Tak Cukup Klarifikasi Harus Ungkap Pelaku

Baca juga: Kehadiran Presiden di BoP Besutan Amerika Disorot, PDIP Komisi 13: Diplomasi Harus Taat HAM & UUD 45

Menolak Program Pemerintah Sama dengan Menentang HAM

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menilai pihak yang ingin meniadakan program pemerintahan Prabowo, seperti  Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih sebagai pihak yang menentang HAM.

Hal tersebut disampaikan Pigai di sela-sela dirinya menanggapi pertanyaan wartawan soal Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Adrianto, yang menerima teror.

“Dalam konteks HAM, pemerintah melakukan program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan, adalah sejalan, seirama, sesuai dengan HAM,” kata Pigai, Jumat (20/2/2026), dikutip dari Kompas.com. 

“Maka orang yang mau meniadakan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, pendidikan gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM. Orang yang menentang,” tambah dia lagi.

Ia menegaskan kritik untuk perbaikan layanan diperbolehkan, tetapi upaya menghapus program yang menyangkut hak dasar masyarakat tidak dapat dibenarkan. 

Pigai juga menyebut program MBG merupakan bagian dari komitmen yang selaras dengan dorongan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk harapan UNICEF terkait pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak.

Menurut dia, tidak tepat jika ada pihak yang meminta penghentian program yang disebutnya sejalan dengan agenda PBB tersebut.

Ia menambahkan, pelaksanaan program oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan amanat rakyat yang sejalan dengan komitmen internasional.