NASIB Guru PPPK Paruh Waktu di Sumedang, Terima Gaji Cuma Rp 15 Ribu Setelah Dipotong Biaya BPJS

"Kalau air pasang, masuk sampai dapur, sampai kamar tidur," ujarnya.

"Kalau surut, kami bersihkan lagi," katanya, mengutip Kompas.com.

Di ruang kelas, Siti berusaha menanggalkan semua persoalan pribadi.

"Saya tidak mau anak-anak tahu kalau gurunya sedang susah," ujarnya.

Perjuangan yang sama juga dialami Alda Misbahul Jannah, seorang guru honorer lainnya.

Guru berusia 24 tahun ini mulai mengajar di sekolah tersebut sejak Januari 2024.

"Saya lihat waktu itu sekolah ini kekurangan guru. Saya pikir, kalau saya bisa bantu, kenapa tidak," kata Alda.

Pada awalnya, kondisi masih relatif stabil. Honor yang ia terima sekitar Rp4,5 juta per bulan.

"Tidak besar, tapi cukup. Transportasi bisa, makan bisa, hidup normal," ujarnya.

SDN 001 Pegat Batumbuk saat ini memiliki 84 siswa dengan 12 guru, termasuk dua honorer.

Keterbatasan tenaga membuat guru kelas harus mengajar semua mata pelajaran.

Di sana, Alda mengajar matematika, bahasa Indonesia, hingga mata pelajaran lain.

"Kami ini bukan cuma mengajar sesuai jam, tapi menutup kekosongan," katanya.

Masalah mulai terasa ketika kebijakan pengelolaan honor guru honorer berubah.

Pada 2025, pembayaran honor hanya bisa dilakukan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional.

Gaji Alda turun menjadi sekitar Rp1,4 juta per bulan.

"Berat, tapi masih bisa bertahan," ujarnya.

Pada pertengahan 2025, sempat ada skema Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) yang membuat penghasilan kembali normal hingga bulan Desember.

Namun, memasuki tahun 2026, aturan kembali berubah.

Penggunaan BOS untuk honor guru dibatasi maksimal 20 persen.

Di sekolah dengan jumlah siswa terbatas seperti SDN 001 Pegat Batumbuk, kebijakan ini berarti honor guru honorer diperkirakan hanya sekitar Rp 600.000 per bulan.

"Kalau dari Batu-batu ke sini itu Rp300.000 sekali jalan. Pulang-pergi sudah habis," kata Alda.

Artinya, honor sebulan bisa habis hanya untuk ongkos transportasi, belum untuk makan, kebutuhan harian, atau keperluan keluarga.

Hingga Februari 2026, Alda dan Siti mengaku belum menerima honor sejak Januari.

"Kami tetap masuk mengajar. Karena kalau kami tidak masuk, anak-anak tidak belajar," katanya.

Siti juga merasakan dilema yang sama.

Dengan honor yang belum jelas, ia bergantung pada penghasilan suami untuk bertahan hidup.

"Kalau tidak dibantu suami, tidak bisa," katanya jujur.

"Kami ini bukan minta kaya. Kami cuma mau kejelasan. Kami mau tahu masa depan kami ini bagaimana," ungkapnya.

Alda menambahkan, wilayah pesisir seperti Derawan memiliki tantangan yang tak bisa disamakan dengan wilayah darat.

"Biaya hidupnya beda. Transportasinya beda. Tapi kebijakannya sama," katanya.

Meski demikian, keduanya belum berniat menyerah.

Ada sesuatu yang membuat mereka tetap bertahan setiap pagi.

"Kalau saya berhenti, anak-anak ini siapa yang ajar?" ujar Alda.

"Saya dari kecil ingin jadi guru. Sekarang sudah di sini. Mau seberat apa pun, saya tetap mengajar," ungkapnya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-jatim