Kasus Siswa SD Gantung Diri, Terungkap Bukan Hanya Tak Bisa Beli Buku Tulis dan Pulpen, Tapi Juga. .

Peringatan Keras Istana kepada Aparatur Desa

Pihak Istana Negara melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, seluruh kepala desa dan perangkat desa harus aktif memantau serta mengawasi kondisi kelompok masyarakat rentan. Terutama warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Menurut Mensesneg Prasetyo, langkah proaktif di tingkat desa dan kelurahan akan membantu pemerintah pusat mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memastikan kehadiran negara bagi masyarakat kurang mampu. "Kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah," kata Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Mensesneg Prasetyo menyebut, pemantauan aktif tersebut juga diharapkan dapat mencegah terulangnya peristiwa-peristiwa memprihatinkan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

"Kami memastikan, kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali,"ujarnya.

Prasetyo juga mengungkapkan, pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan. "Ini bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh gitu. Masalah pendataan, masalah laporan, termasuk kepedulian sosial kita,"tegasnya.

Baca juga: Sosok Siswa SD di Ngada NTT, Pesan Terakhirnya untuk Ibu dalam Surat Isinya Memilukan

DPR RI Soroti Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, mengatakan insiden anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), bunuh diri karena tidak mampu memberli buku dan pena merupakan alarm serius buat pemerintah.

Kata dia, kejadian memilukan ini menjadi bukti kegagalan negara memberi perlindungan pada anak. Ia meminta negara bertanggung jawab. Menurutnya, insiden memilukan ini tidak akan terjadi bila negara memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk hak pendidikannya. "Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Contoh potret yang buruk bagi dunia pendidikan, termasuk hak-haknya," kata Ina dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Ina Ammania menekankan, apa yang dialami YBS semestinya tidak boleh terjadi, mengingat negara telah menganggarkan ratusan triliun untuk pendidikan. 

Dirinya juga menyoroti banyaknya bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu melalui sejumlah kementerian. Sebab, bila bantuan itu tepat sasaran, seharusnya masalah kekurangan pena dan buku terselesaikan. Karena buku dan pena untuk anak sekolah semestinya bisa ter-cover oleh alokasi anggaran pendidikan. "Apakah buku dan pena itu terlalu mahal, sehingga negara tidak bisa hadir? Ini adalah kelalaian negara yang tidak mampu memberikan perlindungan dan pencegahan,"ujarnya.

Ina juga menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang gagal memberikan perlindungan terhadap anak-anak rentan. Padahal, jika berkaca pada tahun lalu, kasus menghebohkan kekerasan terhadap anak juga terjadi di wilayah Ngada, yang menjerat Kapolres Ngada.

"Artinya KPPPA gagal menjamin perlindungan terhadap anak. Mereka tidak berkaca dari tahun lalu saat sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan human trafficking,"ujar Ina.

Baca juga: Sosok Siswa SD di Ngada NTT, Pesan Terakhirnya untuk Ibu dalam Surat Isinya Memilukan

Reaksi Kemendikdasmen RI

Sementara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI menyampaikan, peristiwa menyedihkan ini sebagai pengingat serius bahwa perlindungan anak tak cukup hanya melalui bantuan finansial, tetapi juga membutuhkan perhatian psikososial yang berkelanjutan.