TOLAK Kenaikan Tarif Listrik, PM Malaysia Anwar Ibrahim: Akan Membebani Masyarakat Menengah ke Bawah

TRIBUN-MEDAN.COM - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif listrik karena dapat membebani sebagian besar masyarakat Malaysia.

Hal itu disampaikan Anwar Ibrahim setelah menjalankan shalat Jumat di Masjid Al-Hana, Langkawi, dikutip dari Free Malaysia Today, Sabtu (28/12/2024).

Anwar Ibrahim mengatakan kenaikan apa pun tidak boleh sampai memengaruhi sebagian besar masyarakat "Negeri Jiran".

Meski ia mengakui perlunya penyesuaian tarif listrik, tapi itu akan membebani masyarakat khususnya menengah ke bawah di Malaysia.

“Kami tidak mengizinkan kenaikan listrik yang akan berdampak pada masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan, kenaikan tarif listrik di Malaysia, seperti di masa lalu, hanya akan berdampak pada kelas atas.

Anwar menyebutnya sebagai orang superkaya atau industri yang mencatat laba besar.

"Mayoritas masyarakat Malaysia tidak akan berdampak oleh kenaikan tarif listrik meski saya memahami biaya listrik sedang naik. Ini masalah kebijakan. Saya memahami perlunya kenaikan, tetapi tidak boleh melibatkan tarif tambahan bagi mayoritas masyarakat,"ungkap Anwar Ibrahim.

Dia menambahkan, mengenai kenaikan tarif listrik yang diusulkan, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Wakil PM Fadillah Yusof sebagai pengawas program Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA) dan perusahaan listrik di Malaysia yakni Tenaga Nasional Berhad (TNB).

Malaysia subsidi listrik Januari-Juni 2025

Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA) sebelumnya mengumumkan tidak akan ada kenaikan tarif listrik untuk konsumen di Malaysia dari 1 Januari hingga 30 Juni 2025.

Keputusan tersebut dibuat oleh pemerintah pada Jumat (13/12/2024) lalu untuk menjamin kesejahteraan rakyat dengan memastikan bahwa konsumen rumah tangga terus dilindungi melalui penerapan subsidi listrik yang tepat sasaran.

"Secara keseluruhan, jumlah subsidi listrik dari Januari hingga Juni 2025 yang akan dibiayai pemerintah sebesar RM 2.388 juta (Rp 8,7 triliun)," ujar PETRA, dilansir dari The Sun Malaysia.

Penerapan subsidi listrik tepat sasaran diyakini adalah pendekatan terbaik untuk mengurangi komitmen subsidi pemerintah, sehingga alokasinya dapat disalurkan dalam bentuk bantuan lain kepada masyarakat.

Inisiatif tersebut juga memungkinkan pemerintah dapat terus meningkatkan infrastruktur publik, menjamin perawatan kesehatan, dan mendukung sektor pendidikan.

Pada 29 Juni lalu, PETRA mengumumkan akan tetap memberlakukan potongan harga dua sen per kilowatt jam (kWh) untuk 6,9 juta konsumen rumah tangga di bawah 600 kWh.