DEDI MULYADI Copot Kepala Samsat Soekarno-Hatta Karena Pegawai Minta KTP ke Warga yang Bayar Pajak

TRIBUN-MEDAN.com - Ida Hamidah dicopot dari jabatan Kepala Samsat Soekarno-Hatta buntut dari tindakan pegawainya. 

Pegawai Samsat Soekarno-Hatta melakukan pelanggaran karena meminta KTP kepada masyarakat yang mengurus pembayaran pajak kendaraan motor pajak kendaraan bermotor. 

Ida Hamidah dinonaktifkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dikutip dari Tribunnews.com, semua bermula saat ada seorang warga mengalami kesulitan saat hendak membayar pajak kendaraannya.

Pihak petugas Samsat Soekarno-Hatta mensyaratkan pembayar pajak harus membawa KTP pemilik pertama kendaraan.

Padahal sebelumnya Dedi Mulyadi sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait hal ini.

Politikus Partai Gerindra menghapus syarat KTP pemilik kendaraan pertama sebagai syarat membayar pajak.

Mendengar keluh kesah warganya, Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas.

"Kami sudah berlakukan tindakan tegas untuk Kepala Samsat tersebut berupa sanksi nonaktif."

"Hari ini, seluruh kantor Samsat se-Jawa Barat akan menerima investigasi dari tim gabungan. Hatur Nuhun," tulis Dedi Mulyadi, dikutip dari akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71.

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Warga Terdampak Bencana, Pemprov Sumut Gulirkan Program Permata 

Baca juga: Konflik Lahan Eks HGU di Pancur Batu, Warga Diminta Tempuh Jalur Hukum

Tidak sampai di situ, Dedi Mulyadi langsung meninjau Samsat Soekarno-Hatta Bandung.

Ia ingin memastikan pelayanan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan SE yang dibuatnya.

"Samsat Soekarno - Hatta punya Plt baru. Tentu kita tunggu kinerja baru yang memuaskan dan tidak boleh lagi ada keluhan pelayanan di Samsat ini dan Samsat yang lain," tegasnya.

Terlepas dari berita di atas, siapa N.Ida Hamidah?

Sosok Singkatnya