Bobby Nasution ‘Ngekor’ Gerindra soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Ringkasan Berita:- Partai Gerindra menyampaikan dukungannya terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

- Bobby Nasution memilih ngekor Partai Gerindra terkait wacana Tersebut

- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono menyampaikan,  kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan lebih efisien dari sisi anggaran

TRIBUN-MEDAN.com - Bobby Nasution memilih ngekor Partai Gerindra terkait wacana Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wacana ini mengingatkan kembali pada kondisi politik tahun 2014 saat politikus-politikus di DPR menggolkan aturan Pilkada via DPRD.

Diketahui, terbaru Partai Gerindra menyampaikan dukungannya terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution merespon singkat soal Pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

Baca juga: Djony Bunarto: Astra Terus Salurkan Bantuan Kemanusiaan bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra

"Saya ikut kata Gerindra (soal Pilkada dipilih oleh DPRD),"jelasnya saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (30/12/2025). 

Disinggung mengenai alasan ia sepakat tersebut, Bobby hanya menjawab singkat dan berulang.

"Saya ikut kata Gerindra," ucapnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono menyampaikan,  kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan lebih efisien dari sisi anggaran.

Selain dari sisi anggaran, kepala daerah yang dipilih DPRD juga lebih efisien dalam penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, ongkos politik, hingga pemilihan terlaksana. 

Baca juga: Tak Kenal Lelah, Personel Batalyon C Bersihkan Rumah dan Gereja Pascabanjir Bandang di Tapsel

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Sugiono pun mencontohkan pada 2015, ketika dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada menyentuh hampir Rp 7 triliun. 

Angka tersebut meningkat pada 2024, di mana dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun.

Di samping itu, ia menyoroti ongkos politik calon kepala daerah yang cenderung mahal dan kerap menjadi hambatan bagi sosok yang berkompeten. 

"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal dan ini yang juga kita harus evaluasi," ujar Sugiono.