KSPPM, Greenpecae, Walhi Ungkap Investigasi Jejak TPL di Bencana Sumatera di Hulu DAS Batang Toru

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Sejumlah aktivis lingkungan membeberkan data dan hasil investigasi atas bencana alam dan ulah manusia penyebab kerusakan alam dan hutan yang melanda Sumatera.

Temuan investigasi disampaikan melalui konferensi pers daring tentang temuan hasil investigasi tersebut pada Senin (22/12/2025). 

Dalam konferensi pers daring ini, turut buka data dan hasil investigasi yang disampaikan oleh Roki Pasaribu, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Okto Yugo Setiyo (Jikalahari), Arie Rompas dari Greenpeace dan Uli Arta Siagian, (Eknas Walhi). 

Seperti diketahui, garis besar konferensi pers terkait kebijakan pemerintah yang telah menginstruksikan penghentian aktivitas PT Toba Pulp Lestari, serta pelaksanaan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tersebut. PT TPL disorot lantaran dinilai berkontribusi besar dalam kerusakan ekologis di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru di Tapanuli Raya, Sumatera Utara.

Investigasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), yang berlangsung 28 November-13 Desember, mendapati 10 temuan yang menunjukkan terjadinya kerusakan serius di hulu Sungai Batang Toru akibat aktivitas PT TPL. 

"Bencana ekologi ini erat kaitannya dengan beberapa perusahan yang kita pantau. Masalah pertama yang kita temukan yaitu masalah keberadaan PT TPL yang per 12 Desember mendapat penghukuman, walau pun kecil dari Kemenhut, Kementrian Lingkungan Hidup, berupa penghentian operasional sementara. Mereka (TPL) sudah beroperasi lama tapi seolah-olah pongah tidak terlibat," kata Roki Pasaribu. 

"Investigasi kita lakukan di sektor Aek Raja, Parmonangan, Tapanuli Utara. Kita juga sudah analisis tutupan hutan Sumatera yang berkurang. Kita juga menelusuri jejak perusahaan di beberapa kabupaten (ada 12), 6 kabupaten itu mengalami banjir," ungkapnya. 

"Di peta kami ini ada 5 sektor TPL, Aek Nauli, Tele, Habinsaran, Aek Raja, Sidempuan. Mereka bekerja di 5 sektor meliputi hampir 12 Kabupaten Kota. Hampir seluruhnya, 80 persen konsesi mereka di Hulu DAS strategis, Aek Nauli, Tele, Aek Raja di Hulu.

Aek Raja ada titik merah lokasi banjir longsor Tapteng dan Tapsel. Posisi konsesi ini di hulu dan dampak di hilir. Kasat mata hilir dan hulu sangat jelas keterkaitan perusahaan ini di sektor Aek Raja, sangat relevansi keberadaan konsesi yang sudah puluhan tahun, menebang alam dengan menanami ekaliptus," katanya. 

"Beberapa hulu sungai berada di konsensi mereka (TPL), ada 8 sungai besar dan 64 anak sungai berada dalam konsensi perusahaan (TPL) ini, itu adalah aliran sungai yang mengalir ke Tarutung, semua sumber DAS sektor Aek Raja semua mengalir ke Tarutung, itu mengalir lagi ke Batang Toru, ini lah Jadi masalah, Garoga dan desa lainnya paling parah terdampak.

Yang terjadi di Batang Toru dengan konsensi TPL sangat erat kaitannya dengan 8 sungai besar, 64 anak sungai yang sudah kritis, karena TPL yang beroperasi sejak 92.

Temuan kita di Aek Raja, 6 bulan belakangan masih terjadi penebangan hutan diduga kuat dilakukan TPL, karena setelah sudah terlihat ekaliptus di lokasi tersebut. Kita menemukan hulu sungai yang bermuara ke Batang Toru. Ada juga pola-pola Perkebunan Rakyat yang sungainya rusak parah," beber Roki Pasaribu. 

"Keterkaitan banjir melanda Tapsel, Tapteng sangat erat dengan keberadaan TPL. Banyak sungai besar yang tidak miliki fungsi sungai lagi, sudah tidak berfungsi sebagaimana, jadi air mencari dan membuat aliran baru. Dan itu lah banyak gelondongan kayu di aliran baru. Saat ini kritis sebab kehadiran TPL," tegasnya. 

"Kami juga tidak memungkiri hasil temuan investigasi rekan Greenpeace, Walhi, bahwa ada juga keterkaitan perusahaan di Tapsel ada di bidang sawit, PLTA, itu tidak kami pungkiri juga sebagai penyebab bencana.

Tapi kami ingin katakan, dari sekian banyak perusahaan yang dapat izin dan malakukan operasional, TPL yang paling lama melakukan aktivitas di hulu DAS, kami menyimpulkan bahwa kontribusi perusahan TPL menyababkan banjir di Tapsel, Taput dan 6 kabupaten lainnya, sangat erat kaitannya dengan keterlibatan TPL yang melakukan deforestasi dan penghancuran aliran sungai di hulu di tempat bencana terjadi," tutupnya.