Pengumuman Kelolosan Tunggu Verifikasi Pusat, 11.625 Honorer Diajukan jadi PPPK Paruh Waktu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi mengajukan 11.625 pegawai honorer Sumut untuk dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan, sebanyak 11.625 orang ini merupakan pegawai honorer lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut yang tidak lulus PPPK beberapa waktu lalu.

Selain itu, sebanyak 11.625 pegawai yang diajukan ini diambil dari setiap masing-masing dinas di Pemprov Sumut.

"Sebanyak 11.625 pegawai honorer Pemprov Sumut kita ajukan untuk jadi PPPK Paruh Waktu. Jadi setiap dinas di Pemprov mengajukan pegawai honorernya kepada kita, lalu kita ajukan ke Kemenpan RB," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Rabu (27/8/2025).

Saat ini, kata Sutan, pihaknya menunggu hasil verifikasi dari Pemerintah Pusat untuk pengumuman kelolosan pegawai honorer menjadi Pegawai PPPK paruh waktu.

Baca juga: 59 Guru Terima SK Pengangkatan PPPK, Ingatkan Jangan Terlibat Urusan Proyek

"Masing-masing dinas itu sudah mengajukan. Termasuk Dinas Pendidikan yang mengajukan guru-guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu," jelasnya.

Sutan menyebut, dari 11.625 orang tersebut, penyumbang terbanyak pegawainya untuk diangkat menjadi PPPK Paruh waktu adalah Dinas Pendidikan.

"Terbanyak Disdik Sumut, itulah mungkin guru honorer. Kita lupa berapa jumlah rinciannya, yang jelas mereka penyumbang terbanyak," ucapnya.

Untuk itu, kata Sutan, agar para guru honorer atau pun pegawai honorer tetap bersabar dan tenang. Sebab pemerintah pun sedang mengusahakan agar mereka bisa diangkat menjadi pegawai PPPK Pegawai Honorer.

"Ya ikuti saja alur yang ada, karena ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Jadi ikuti prosedur yang ada," jelasnya.

Diketahui, PPPK Paruh Waktu bisa ditemukan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 16 Tahun 2025. Dijelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu adalah “Pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah," bunyi diktum pertama dalam keputusan yang diteken pada 13 Januari 2025 tersebut.

Sementara, dalam diktum ke-19 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 16 Tahun 2025, upah PPPK Paruh Waktu paling sedikit sesuai besaran yang diterima saat jadi pegawai non-ASN atau sesuai upah minimum.

Selain itu, untuk jam kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Penentuan lamanya didasarkan karakteristik pekerjaan. Dengan demikian, lama waktu kerja PPPK paruh waktu bisa berbeda antar instansi.

"PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan," keterangan dalam diktum ke-14 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 16 Tahun 2025.

Sekretaris FGTTPSU Gaho mengatakan, aksi ini digelar untuk menuntut beberapa hal. Salah satunya kepastian untuk  guru honorer menjadi guru PPPK Paruh Waktu.

Ia mengatakan, Kementerian PANRB telah menetapkan tanggal 20 Agustus sebagai batas diangkatnya para honorer yang terdaftar di BKN menjadi PPPK Paruh Waktu. 

Gaho berharap, Pemprov Sumut bisa mempermudah jalan para tenaga honorer untuk menjadi PPPK Paruh Waktu tanpa adanya syarat yang ditentukan.