INI 7 Tuntutan Driver Ojol, Tagih Implementasi Peraturan Presiden soal Potongan Aplikasi 8 Persen

TRIBUN-MEDAN.Com - Ratusan ojek online (Ojol) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Selasa (7/7/2026). Mereka menagih implementasi Peraturan Presiden soal potongan aplikasi sebesar 8 Persen. 

Sejumlah poster yang berisikan berbagai tuntutan dan sindirian. 

Aksi unjuk rasa ini dihadiri driver ojek online dari berbagai aplikasi.

Mereka menyuarakan 7 tuntutan:

1. Penghapusan layanan hemat (Gacor, GBH dan Slot).

2. Menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengakomodir aspirasi driver Grab dan Gojek, tapi juga memperhatikam supir Shopeefood, Maxime, dan Indrive.

3. Menuntut pemberlakuan tarif dasar per kilometer yang adil dan transparan. 

4. Meminta penerapan potongan 8 persen untuk semua layanan dan regulasi yang jelas untuk barang dan makanan.

5. Menuntut penindakan tegas terhadap aplikator yang tidak patuh terhadap pemberlakuan tarif.

6. Meminta DPR RI untuk segera merampungkan Undang-undang sebagai payung hukum ojol.

7. Menghapus tarif gabungan.

Dalam aksi di Pemprov Sumut ini, mereka ditemui oleh Pj Sekda Sumut Sulaiman Harahap.

Ketua Umum Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams) Sumut, Agam Zubir Siringo-ringo mengatakan,Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang telah diterbitkan masih belum terealisasi dengan baik.

"Pada perayaan May Day lalu, Pidato Presiden mengatakan, peraturan pemerintah untuk menyelamatkan ojol Indonesia dari keterpurukan pendapatan sampai hari ini. Perpres yang disampaikan bapak Presiden yaitu 8 persen potongan aplikasi.

"Namun, sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar, dan rasakan di lapangan, penerapan Perpres masih jauh dari ekspektasi dan harapan kita semua," ucapnya.