Imbas Pidato Prabowo Soal Ekspor SDA Wajib Lewat BUMN, IHSG Ambruk 3,5 Persen di Level 6.091

TRIBUN-MEDAN.com - Imbas pernyataan Presiden Prabowo terkait ekspor sumber daya alam (SDA) melalui BUMN, telah menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (21/5/2026) siang.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG pada perdagangan sesi II sekitar pukul 14.14 WIB, ambles 3,59 persen atau 227,09 poin ke level 6.091,41.

Tercatat, IHSG pada pembukaan perdagangan pukul 09.00 WIB menguat ke posisi 6.366,49 dari penutupan hari sebelumnya 6.318,50.

Sejak dibuka hingga pukul 14.15 WIB, IHSG bergerak pada rentang 6.080,95 hingga 6.378,81.

Ada 695 saham merosot, 90 saham menguat, dan 174 saham stagnan.

Baca juga: Perwal Baru Wali Kota Rico Waas, Pemko Medan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Begal

Dalam riset Pilarmas Investindo Sekuritas, pasar saham dalam negeri tertekan setelah Presiden Prabowo memperketat aturan ekspor komoditas utama, termasuk minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy, dengan mewajibkan pengiriman melalui satu eksportir milik negara. 

"Kebijakan pemusatan ekspor komoditas tersebut terus membayangi sentimen pasar," tulis riset Pilarmas Investindo Sekuritas, dikutip Tribunnews.com.

Meski bertujuan baik untuk mengeliminasi praktik under-invoicing dan kebocoran pendapatan negara, tim riset Pilarmas Investindo Sekuritas menyebut implementasinya dikhawatirkan dapat mengganggu operasional pelaku perdagangan serta menurunkan minat investor asing.

Selain faktor tersebut, tekanan IHSG juga berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang diperkirakan masih akan berlanjut, meskipun Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah mengejutkan dengan menaikkan suku bunga acuan.

Baca juga: DUDUK Perkara Model Ansy Jan De Vries Ngaku Kena Begal Hingga Koma, Ternyata Bohong, Untuk Apa?

Kebijakan agresif bank sentral tersebut dinilai belum mampu meredam kuatnya gejolak eksternal maupun memulihkan sentimen negatif investor asing terhadap pasar keuangan domestik.

"Selain itu, pelaku pasar juga tampak fokus mencermati rilis dari penyedia indeks internasional," paparnya.

Saat ini, agenda Quarterly Review FTSE Global Equity Index Series dijadwalkan rilis pada 22 Mei 2026 menjadi salah satu katalis yang paling dinantikan.

Tim riset menyampaikan, keputusan taktis dari lembaga tersebut dinilai memiliki dampak instan terhadap pergerakan modal asing, baik yang masuk maupun keluar dari Bursa Efek Indonesia.

"Perombakan susunan saham dalam indeks tersebut diyakini akan mengubah peta aliran dana investor global, tingkat likuiditas perdagangan, hingga volatilitas harga saham-saham tertentu di pasar domestik," tulisnya.

Baca juga: JAM Tayang Al Nassr Vs Damac Malam Ini, Laga Penentuan Juara, Momen Ronaldo Akhiri Puasa Trofi

Ekspor SDA Satu Pintu Melalui BUMN

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh penjualan hasil ekspor komoditas SDA dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal. 

Kebijakan ini disampaikan dalam rapat paripurna mengenai penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Langkah tersebut diambil pemerintah untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, serta monitoring terhadap perdagangan komoditas penting nasional di pasar internasional. 

Untuk payung hukumnya, pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam pada hari yang sama.

"Hari ini (kemarin) pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, penerbitan peraturan pemerintah ini adala langkah stretegis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ujar Presiden Prabowo.

Eks Danjen Kopassus itu mengatakan pemerintah menetapkan sektor energi, perkebunan, dan mineral sebagai prioritas awal dari implementasi peraturan ini.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," tegas Prabowo.

Kendati penjualan wajib melalui BUMN, Prabowo meluruskan bahwa kebijakan ini tidak akan merugikan keuangan atau hak-hak dari para pelaku usaha sektor swasta. BUMN yang ditunjuk hanya akan bertindak sebagai fasilitas pemasaran resmi milik negara untuk menyalurkan komoditas tersebut.

Prabowo memastikan bahwa seluruh dana atau hasil yang didapatkan dari transaksi internasional tersebut akan dikembalikan secara utuh kepada perusahaan pengelola yang bersangkutan. Pengawasan ketat akan menjadi prioritas utama pemerintah dalam skema baru ini.

"Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring," pungkasnya.

(Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan