Disuruh Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai, Reaksi Purbaya: Saya akan Cek Dulu Kinerjanya

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah kembali menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi tegas terhadap pejabat yang dinilai tidak bekerja optimal.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI saat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) APBN 2027, Rabu (20/5/2026).

Menanggapi arahan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menjalankan instruksi Presiden, termasuk mengevaluasi pejabat di lingkungan Bea Cukai apabila ditemukan kinerja yang tidak sesuai harapan pemerintah.

Purbaya Siap Jalankan Instruksi Presiden

Usai menghadiri jumpa pers KEM-PPKF di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Purbaya menegaskan dirinya akan mengikuti arahan Presiden terkait evaluasi pejabat Bea Cukai.

“Tadi (disampaikan Presiden) kalau kerjanya nggak bener, suruh copot aja. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan , saya nggak bisa kalau nggak ada perintah,” kata Purbaya usai jumpa pers KEM PPKF di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026) dikutip dari Tribunnews.

Meski demikian, Purbaya mengatakan akan terlebih dahulu menelaah kondisi dan kinerja pejabat yang dimaksud sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Saat ditanya mengenai penilaian terhadap kinerja Bea Cukai selama ini, ia belum memberikan penjelasan rinci.

“Saya akan cek dulu ya, hahaha...,” ucap Purbaya.

Prabowo Minta Bea Cukai Bergerak Cepat dan Responsif

Dalam pidatonya di DPR RI, Prabowo menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan responsif, termasuk di sektor pengawasan dan kepabeanan.

Menurutnya, pimpinan Bea Cukai perlu segera diganti apabila tidak mampu bekerja efektif dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ujar Prabowo dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menilai masyarakat saat ini menginginkan birokrasi yang sigap dan tidak lamban dalam mengambil keputusan.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengkritik budaya birokrasi yang dinilai kerap menunda penyelesaian masalah.

Sorotan pada Praktik Under Invoicing

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyinggung praktik under invoicing yang disebut terjadi dalam rentang waktu panjang, yakni sejak 1991 hingga 2024.