SETIAP Siswa Sekolah Rakyat Bakal Terima 4 Pasang Sepatu, Mensos Siap Diaudit dan Dicek

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa setiap pelajar yang tergabung dalam program Sekolah Rakyat (SR) akan menerima fasilitas berupa empat pasang sepatu sekaligus untuk berbagai kebutuhan.

Adapun jenis sepatu yang diberikan mencakup sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Dinas Harian (PDH), sepatu olahraga, hingga sepatu untuk aktivitas harian.

Tidak hanya menyasar para murid, fasilitas ini juga direncanakan menyentuh tenaga pendidik.

"Iya, empat pasang, jangan salah ya, untuk semua siswa, ada yang untuk guru juga," tutur Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Baca juga: Sidang Lanjutan Nadiem Ricuh, JPU dan Penasihat Hukum Saling Adu Mulut

Gus Ipul menjelaskan bahwa proses produksi sepatu-sepatu tersebut kini tengah berjalan. Bahkan, sebagian besar telah sampai ke tangan sekitar 32.000 pelajar.

Untuk mengantisipasi adanya kendala teknis seperti kerusakan barang, pihak Kementerian Sosial (Kemensos) sengaja menyediakan stok berlebih dari total kebutuhan utama.

"Ada beberapa (jenis) sepatu di Sekolah Rakyat yang diberikan kepada siswa pada tahun 2025. Kebutuhan 32.000, tapi kita belanjanya 40.000 untuk jaga-jaga kalau ada yang rusak," kata Gus Ipul.

Baca juga: Razia Rambut Berwarna Dipangkas Paksa di SMKN 2 Garut, Orang Tua Bawa Jalur Hukum,Tuntut Mutasi Guru

Transparansi Anggaran dan Prosedur

Menanggapi isu mengenai besaran anggaran, Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah dilakukan sesuai jalur formal.

Ia memastikan mekanisme yang berjalan sudah melalui pengawasan ketat, baik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemensos pun menyatakan keterbukaan jika ada pihak yang ingin melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap standar kualitas maupun aliran dana program tersebut.

"Boleh diaudit, boleh dicek, selebihnya apakah ini memenuhi standar atau belum, nanti akan ada proses. Supaya enggak salah, supaya enggak keliru," ujar beliau menekankan prinsip kehati-hatian pemerintah.

Baca juga: Ajudan Bupati Tulungagung Dwi Yoga Masih Terima Gaji Padahal Sudah Ditahan KPK

Secara teknis, pengadaan ini dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kelompok Kerja (Pokja). Penetapan pagu anggarannya pun disebut telah melewati tahapan survei pasar yang objektif.

"Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau Pokja. Mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan setelah melalui survei atau lebih sederhananya setelah melalui mekanisme yang ada," tambahnya.

Klarifikasi Foto Viral