Penjelasan Gus Ipul Viralnya Pengadaan Sepatu Rp 700 Ribu, Padahal Harga Aslinya Rp 179 Ribu

TRIBUN-MEDAN.com - Penjelasan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul soal anggaran pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar.

Isu ini menjadi perhatian publik setelah muncul angka Rp700.000 per pasang sepatu dalam dokumen perencanaan yang beredar luas di masyarakat.

Dalam keterangannya di Surabaya, Senin (4/5/2026), Gus Ipul menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah harga final, melainkan masih sebatas perencanaan awal atau pagu anggaran.

Pagu anggaran sendiri merupakan batas maksimal dana yang disiapkan sebelum proses pengadaan dilakukan.

“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” kata Gus Ipul saat ditemui di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya.

Anggaran Masih Tahap Perencanaan Awal

Gus Ipul menjelaskan bahwa nilai Rp700.000 per pasang sepatu yang ramai diperbincangkan publik bukanlah angka pasti yang akan digunakan dalam pembelian.

Ia menekankan bahwa dalam sistem pengadaan pemerintah, harga yang tercantum dalam perencanaan awal sangat mungkin berubah setelah melalui proses lelang.

Lelang sendiri adalah mekanisme pemilihan penyedia barang atau jasa secara terbuka dan kompetitif, sehingga memungkinkan pemerintah mendapatkan harga terbaik dan paling efisien.

“Kalau sekarang disebut Rp 700.000, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu,” ucapnya.

Ia juga memastikan bahwa proses tersebut akan dilakukan secara transparan tanpa intervensi pihak mana pun.

Peringatan Keras untuk Jajaran Kemensos

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran di Kementerian Sosial agar tidak melakukan praktik yang melanggar aturan dalam proses pengadaan.

Ia secara eksplisit melarang adanya lobi, titipan, hingga rekayasa dalam proses tersebut.

“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mencegah praktik korupsi.

Istilah “kongkalikong” yang juga disinggung merujuk pada kerja sama tidak sah antara pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi, biasanya dalam bentuk manipulasi anggaran.