PENGAKUAN Eks Wakapolri Ahmad Dofiri Ada Kuota Khusus Masuk Polri Jalur Bayar, Sebut Segera Dihapus

TRIBUN-MEDAN.com - Proses rekrutmen Polri lewat jalur berbayar diungkap secara terbuka oleh eks Wakapolri Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri.

Saat ini Ahmad Dofiri menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

Ahmad Dofiri mengakui bahwa ada "kuota khusus" agar orang-orang membayar untuk menjadi polisi dalam rekrutmen Polri.

Dofiri, yang pernah menjadi Wakapolri di masa lalu, mengatakan kuota khusus tersebut akan dihapus. 

"Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," ujar Dofiri saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026). 

Dofiri menjelaskan, ke depannya, rekrutmen Polri juga akan melibatkan panitia dari eksternal. 

"Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," imbuhnya. 

Baca juga: DISENGGOL HRS Lagi Jenderal Baliho, Dudung Ingatkan Jangan Terus Bikin Provokasi: Kita Sudah Tua

Rekomendasi Komisi Reformasi Polri 

Sebelumnya, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengatakan, rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) berlangsung transparan tanpa jalur titipan menjadi salah satu rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. 

"Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” kata Mahfud MD, usai menghadiri peluncuran buku Jimly Asshiddiqie, di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). 

Mahfud menyinggung soal proses rekrutmen Akpol yang didominasi anak-anak pejabat, sementara porsi untuk masyarakat hanya sedikit.

Dia mengatakan, Polri juga sudah mengumumkan rekrutmen Akpol 2026 akan berlangsung tanpa jalur titipan. 

“Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini,” ujar dia.

Inpres Agar Kapolri Jalankan Hasil Rekomendasi

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie meminta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang menginstruksikan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjalankan hasil rekomendasi komite yang dipimpinnya.

"Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini," ujar Jimly usai bertemu Prabowo di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026). 

Dalam rekomendasinya, Komisi Percepatan Reformasi Polri juga mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.