Singapura dan Malaysia Tolak Usulan Menteri Purbaya Pasang Tarif Pajak di Selat Malaka

Bila Singapura mengelola separuh dari omset tersebut maka pendapatan negeri kota itu sekitar Rp30 triliun per tahun, sisanya dibagi Malaysia dan Indonesia.

Singapura juga menikmati pendapatan dari biaya lego jangkar dan labuh kapal yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulannya. 

Negara itu juga menikmati pendapatan dari penjualan air bersih dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nilainya juga mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulannya.

Padahal Indonesia yang memiliki sebagian besar atau sekitar 80 persen wilayah Selat Malaka.

Namun ironisnya hanya menjadi penonton dari jalur laut yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik itu.

Ironisnya lagi malah menjadi pemasok barang barang yang dijual Singapura ke atas kapal asing tersebut, contohnya air bersih dan Bahan Bakar Minyak serta gas.

Bahkan terkadang jasa pemandu dari Singapura dan Malaysia di Selat Malaka kerap melintasi perairan Indonesia.

Hal ini tentunya sudah melanggar Kedaulatan Negara Republik Indonesia di wilayah tersebut. 

Ironisnya, kondisi tersebut terus dibiarkan dan sudah berlangsung lama. Padahal, Indonesia sudah memiliki petugas pemandu untuk lalu lintas laut.

Padahal jika pemerintah Indonesia bisa mengelola setengah dari omset bisnis pelayaran dan perkapalan tersebut maka sudah bisa dipastikan penerimaan negara bisa mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya dan dengan demikian negara ini bisa membangun industri maritim yang kuat.

Sebelumnya Selat Malaka yang dimiliki oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ide penerapan tarif di selat yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik itu. 

Namun demikian Purbaya menyebut bahwa hal itu sulit karena selat tersebut dimiliki oleh tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. 

“Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Selat Malaka memang selat yang jauh lebih strategis ketimbang Selat Hormuz.

Pasalnya selat ini bukan hanya sebagai lalu lintas perdagangan minyak dan gas namun juga bahan semikonduktor, logam tanah jarang, bahan baku industri, dan barang jadi yang menjadi fondasi rantai pasok dunia modern.

Sehingga selat sepanjang 800 kilometer ini mengalirkan 25 hingga 40 persen dari total perdagangan maritim global, dengan nilai barang menembus 3,5 triliun dolar AS setiap tahunnya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di wartakota