Amsal Sitepu Utarakan Kasusnya Saat Ngadu ke DPR, Semua Jasa Editing Video Dianggap Rp 0 Oleh Jaksa

TRIBUN-MEDAN.com - Videografer Amsal Christy Sitepu menangis saat mengutarakan kasusnya lewat Zoom dari Sumatera Utara, dengan didampingi oleh anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan, Senin (30/3/2026).

Amsal mengadu ke Komisi III DPR atas ketidakadilan yang ia alami di kasus proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 

Ketika sedang menjelaskan kasus yang menimpanya, Amsal tiba-tiba menangis dan mengelap hidung serta matanya menggunakan tisu.

Hinca yang duduk di sampingnya pun langsung menepuk-nepuk pundak Amsal. 

Baca juga: Istri Amsal Sitepu Ungkap Ancaman dalam Brownies di Kasus Videografer Terdakwa Mark Up

"Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo," ujar Amsal, Senin. 

Amsal pun menjelaskan secara singkat proses penawaran proposal yang dilakukannya. Dia mengatakan, semua jasa editing video dianggap bernilai Rp 0 oleh jaksa.

"Itu ada ide, ide itu besarannya di dalam proposal itu Rp 2 juta. Editing Rp 1 juta, cutting Rp 1 juta, dubbing 1 juta, clip-on atau mikrofon Rp 900.000, yang totalnya Rp 5,9 juta ini semuanya dianggap Rp 0 oleh auditor maupun Jaksa Penuntut Umum," kata dia. 

"Jadi seperti itulah singkatnya cerita pembuatan video profil ini yang saya hari ini hanya mencari keadilan," sambungnya dengan suara tercekat karena menangis.

Baca juga: Profil Amsal Christy Sitepu, Direktur CV Promiseland yang Dituduh Korupsi Video Profil Desa

Amsal menekankan, dirinya hanyalah pekerja ekonomi kreatif. 

Dia mengaku khawatir, jika anak-anak muda yang merupakan pekerja ekonomi kreatif melihat kasus yang menimpanya, mereka pasti takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. 

"Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual," ucap Amsal.

Amsal menyampaikan, jika memang proposal pembuatan video profil desa terlalu mahal, atau ada ketidaksesuaian harga, seharusnya kepala desa menolaknya saja.

Amsal pun meminta tolong kepada Komisi III DPR agar para wakil rakyat dapat membantunya mencari keadilan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang hadir rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta mengeklaim mereka akan membantu Amsal. 

Baca juga: SOSOK Guru MTs Tawarkan Tarif Jasa Seksual Lewat Kertas, Ngaku Kena HIV Bikin Warga Cemas

Kasus Amsal Sitepu