Pantas Coretax Lemot, Menkeu Purbaya: Ada Pengkhianat di Kemenkeu

TRIBUN-MEDAN.com - Permasalahan sistem administrasi perpajakan Coretax yang kerap dikeluhkan masyarakat akhirnya mendapat penjelasan dari pemerintah.

Di balik gangguan yang terjadi, terungkap adanya dugaan praktik tidak wajar yang melibatkan oknum internal dan pihak vendor.

Ada Oknum yang Bermain di Balik Sistem

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penyebab sistem Coretax kembali mengalami gangguan atau lemot bukan semata karena faktor teknis.

Ia menyebut adanya oknum internal yang diduga bekerja sama dengan vendor lama yang sebelumnya telah dihentikan kontraknya oleh Kementerian Keuangan.

"Di Coretax tiba-tiba, ada laporan lagi bahwa itu ‘muter-muter’. Padahal sebelumnya sudah hilang (masalahnya). Rupanya di tempat kita ada yang nakal," jelas Purbaya.

Menurut Purbaya, vendor yang sebelumnya diberhentikan karena kinerjanya tidak optimal justru kembali dilibatkan tanpa sepengetahuan pimpinan.

"Ada yang kontrak dengan satu vendor yang sudah kita berhentikan karena lelet service-nya, dimasukkan lagi diam-diam," ungkapnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada pihak yang mengakui perbuatan tersebut. Namun, ia memastikan akan melakukan investigasi untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab.

Akan Ada Tindakan Tegas

Menanggapi temuan tersebut, Purbaya menegaskan akan memeriksa secara menyeluruh dan menindak tegas oknum yang terlibat.

"Nih sekarang mereka tidak mengaku siapa yang memasukin. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang memasukin vendor itu. Kita akan tindak," tegasnya.

Desain Coretax Dinilai Terlalu Rumit

Selain dugaan permainan vendor, Purbaya juga menyoroti desain sistem Coretax yang dinilai tidak ramah pengguna. Ia menyebut tampilan antarmuka (interface) terlalu kompleks, sehingga menyulitkan masyarakat.

Menurutnya, desain yang rumit tersebut diduga sengaja dibuat untuk membuka peluang bisnis tambahan.

"Coretax itu desainnya agak aneh... dibuat agak rumit, supaya di tengahnya ada aplikasi interface. Ini ada yang menjual ke perusahaan-perusahaan besar," jelasnya.

SPT Diperpanjang, Denda Dihapus

Di tengah kendala sistem, pemerintah memberikan relaksasi kepada wajib pajak.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi diperpanjang hingga 30 April 2026.