Purbaya Ungkap Buntunya Kemenkes yang Bikin BPJS Ngambang, Ogah Disebut Kas Negara Kosong

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara secara tegas di hadapan pimpinan DPR RI terkait kecurigaan yang berkembang penonaktifan dan keterlambatan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pesannya lugas dan tanpa tedeng aling-aling: pemerintah memiliki anggaran yang cukup, dan tidak ada pemangkasan dana bantuan kesehatan masyarakat miskin.

Dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan pimpinan DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2026), Purbaya menegaskan bahwa negara telah mengalokasikan dana besar untuk menjamin keberlangsungan BPJS Kesehatan PBI pada tahun 2026.

"Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar Rp 56,464 triliun.

Yang Rp 46,464 triliun sudah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan," ujar Purbaya.

Baca juga: BPJS PBI Dinonaktifkan, Pasien Gagal Ginjal Terancam Tak Bisa Cuci Darah, Respons Menteri Kesehatan

Penegasan ini sekaligus membantah anggapan bahwa pemerintah mengendurkan komitmen terhadap pembiayaan kesehatan masyarakat rentan.

Rp 10 Triliun Masih Tertahan
 
Namun, Purbaya juga mengungkap bahwa masih ada sisa anggaran senilai Rp 10 triliun yang belum dapat dicairkan.

Bukan karena ketiadaan dana, melainkan karena persoalan administratif dan kebijakan.

Ia menjelaskan, dana tersebut sejatinya telah tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan, tetapi masih dalam status blokir karena belum ada kejelasan pemanfaatannya.

"Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain.

Baca juga: Bantah Isu Selingkuh Ardi Bakrie, Nia Ramadhani Murka: Nyebarin Rumor Itu Tindak Pidana

Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah.

Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar," tutur dia.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kunci pencairan berada pada kejelasan kebijakan, bukan pada ketersediaan anggaran.

Bantah Isu Kas Negara Bermasalah

Di tengah spekulasi yang berkembang, Purbaya dengan tegas membantah isu bahwa pencairan dana BPJS PBI tersendat karena kas negara bermasalah.