SELAMA 15 Hari Aceh Gelap Gulita, Ketua DPRK Desak Dirut PLN Darmawan Prasodjo Mundur Saja

TRIBUN-MEDAN.com - Kondisi lisrik di Aceh masih belum normal. Peristiwa bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi selama 15 hari lalu masih belum ada kepastian terkait pasokan listrik. 

Masyarakat Aceh masih merasam mati lampu setiap hari. 

PLN melakukan sistem bergliri atau pun jatah beberapa jam selama sehari. 

Kondisi ini membuat masyarakat di Aceh semakin sulit. Selain listri yang tidak stabil, pasokan kebutuhan Pokok dari Medan belum bisa masuk. 

Sebab, jembatan di Bireuen masih putus. Jembatan itu masih dalam perbaikan.  

Pasokan kebutuhan pokok dari luar Aceh harus menempuh jalur dari bukit sehingga memakan waktu lebih banyak. 

Menanggapi kondisi listrik di Aceh, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST melontarkan kritik pedas. 

Ia menyarankan agar Dirut PLN Darmawan Prasodjo mundur 

Desakan tersebut disampaikan Irwansyah dalam pernyataan di akun Instagram-nya, Kamis (11/12/2025) menyusul krisis kelistrikan yang terjadi lebih dari 15 hari di Banda Aceh dan sejumlah wilayah di Aceh pascabencana.

Baca juga: Kapolri Dinilai Membangkang Atas Putusan MK Usai Terbitkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025

Baca juga: HINGGA Pencarian Dihentikan, Kakak Beradik Tetap Cari Ibunya, Sudah 10 Hari, Kini Dibantu Tetangga

Ketua DPRK itu menilai, persoalan listrik di Aceh tidak ditangani secara serius dan berempati oleh pimpinan tertinggi PLN.

Irwansyah menyatakan, pemadaman listrik berkepanjangan telah membuat masyarakat menderita, tidak hanya sehari atau sepekan, tetapi lebih dari dua pekan tanpa kepastian. 

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan kepemimpinan dan minimnya kepekaan kemanusiaan dalam mengambil kebijakan strategis.

“Sudah 15 hari lebih anda (berhasil) membuat kami menderita, bukan sehari dan sepekan. Ingat, 15 hari. Satu kesimpulan sederhana saya untuk anda; anda kurang (tidak) punya HATI,” ungkap Irwansyah.

Menurutnya, selama lebih dari dua pekan, PLN gagal menghadirkan kebijakan penting yang seharusnya dapat melayani dan menghargai masyarakat Aceh sebagai sesama warga negara Indonesia. 

Ia menilai, upaya yang dilakukan PLN selama ini hanya terfokus pada perbaikan infrastruktur, sementara langkah strategis di tingkat pengambil keputusan tidak terlihat.