Titiek Soeharto Sentil Menhut soal Bencana di Sumatera: Jangan Terus-menerus Menyalahkan Curah Hujan

TRIBUN-MEDAN.COM -  Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menjadi salah satu tragedi alam terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

Dengan korban jiwa mencapai ratusan dan kerusakan infrastruktur yang meluas, peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka mendalam, tetapi juga membuka mata banyak pihak terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana yang lebih baik.

Banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi tersebut dipicu oleh kombinasi faktor alam dan manusia. Siklon tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka pada 26 November 2025 membawa curah hujan ekstrem yang menyebabkan meluapnya sungai-sungai di kawasan tersebut.

Namun, faktor alam ini diperparah oleh kerusakan lingkungan, khususnya deforestasi dan degradasi hutan di kawasan Pegunungan Bukit Barisan yang berfungsi sebagai penyangga ekologis dan menara air bagi daerah aliran sungai (DAS).

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto yang membidangi isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan, menyebutkan bahwa kerusakan hutan di kawasan Pegunungan Bukit Barisan patut dicermati serius sebagai faktor utama pemicu bencana berulang.

Titiek menegaskan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak bisa terus-menerus dikaitkan dengan tingginya curah hujan.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025), Titiek menekankan bahwa hujan deras bukan satu-satunya penyebab bencana.

Titiek menyoroti adanya indikasi kerusakan pada kawasan hulu yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekologis.

"Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan curah hujan yang tinggi sementara kita menutup mata terhadap fakta di lapangan. Ketiga provinsi ini Aceh, Sumut, dan Sumbar dihubungkan oleh satu tulang punggung ekologis yang sama yaitu Pegunungan Bukit Barisan," ucap Titiek.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, kejadian banjir yang berlangsung serentak di tiga provinsi menunjukkan adanya gangguan pada fungsi “menara air” di daerah hulu. Sebab itu, Komisi IV DPR meminta penjelasan lengkap dari Menteri Kehutanan terkait kondisi aktual daerah aliran sungai (DAS) di wilayah yang terdampak.

Dalam forum tersebut, Titiek mengajukan enam permintaan data resmi kepada Kementerian Kehutanan.

• Pertama, peta kondisi DAS yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
• Kedua, data tutupan lahan di setiap DAS.
• Ketiga, data kerusakan hutan dan lahan pada masing-masing DAS.
• Keempat, program serta rencana rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah terdampak.
• Kelima, besaran anggaran APBN maupun non-APBN untuk rehabilitasi DAS.
• Keenam, program rehabilitasi hutan dan lahan nasional untuk tahun anggaran 2026.

Titiek menegaskan masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan jangka pendek berupa bantuan darurat. Namun, menurutnya yang lebih penting, adalah jaminan bahwa kawasan hutan di wilayah pegunungan tidak lagi digunduli dan mengancam keselamatan warga. 

"Rakyat di Aceh, Medan (Sumut) hingga Sumatera Barat tidak butuh sekadar bantuan sembako pascabencana, mereka butuh jaminan bahwa hutan di atas rumah mereka tidak gundul dan membahayakan nyawa mereka," ucapnya.

Titiek menegaskan bahwa curah hujan tinggi akibat siklon tropis memang faktor alam, tetapi tidak bisa dijadikan alasan utama. “Bencana hidrometeorologi di ujung barat Indonesia ini bukan lagi sekadar anomali cuaca. Ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia,” kata Titiek dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan, pemerintah harus memperkuat tata kelola lingkungan dan rehabilitasi hutan agar banjir bandang tidak terus berulang. “Kita tidak bisa terus menerus menyalahkan curah hujan. Ada tanggung jawab manusia dalam menjaga hutan,” tuturnya.

Baca juga: Terungkap PT SGSR Kuasai 451 Hektar Lahan Sawit Ilegal, Bupati Tapteng Geram Hutan Dibabat Habis