Bobby Lantik 308 Pejabat Pemprov Sumut, Sejumlah Kadis Ada yang Dirotasi 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Gubernur Sumut Bobby Nasution melantik dan mengambil sumpah jabatan 308 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Sebagian yang dilantik adalah sejumlah kadis yang jabatannya dirotasi. 

Dari 308 jumlah pejabat yang dilantik itu terdiri dari 11 pejabat pimpinan tinggi pratama, 117 pejabat administrator, dan 180 pejabat pengawas.  

Adapun 11 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirombak diantaranya, Sutan Tolang Lubis sebelumnya dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian menjadi Kepala Badan Pendapat (Bapenda), Yudha Pratiwi sebelumnya menjabat sebagai Kadis Pariwisata menjadi Kadis Perhubungan.

Kemudian Chandra Dalimunthe sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya.

Selanjutnya, Ardan Noor sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Muhammad Ali Sipahutar sebagai Sekretaris DPRD, Dedi Jaminsyah Putra sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kemudian, Fariz Haholongan Hutagalung sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Zulkifli sebagai Kepala Biro Organisasi, Yoga Budi Pratama Irawan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Yulinda Elvi Nasution sebagai Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Pada kesempatan tersebut, Bobby mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak melakukan “kerja tambahan” yang dapat merugikan organisasi, keluarga, maupun diri sendiri.

"Jangan ada kegiatan tambahan seperti masalah Pungli (pungutan liat) atau meminta uang dalam proyek. Mari kita rapikan dan tertibkan bersama agar terhindar dari tindakan yang merugikan diri kita sendiri,” kata Bobby Nasution.

Bobby Nasution mengatakan, dengan jumlah pejabat yang cukup banyak tersebut, diharapkan organisasi di lingkungan Pemprov Sumut dapat bekerja lebih baik, solid, dan mampu memperkuat kinerja pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa berbagai pesan terkait tugas dan tanggung jawab jabatan sebenarnya telah sering disampaikan dalam pelantikan sebelumnya. Karena itu, para pejabat diminta menjalankan arahan yang sudah disampaikan.

Bobby juga menyampaikan, saat ini kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur telah memasuki tahun kedua.

Karena itu, pembahasan di internal organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi sebatas program, tetapi bagaimana menjalankan visi dan misi pemerintah daerah secara nyata.

Karenanya, ia mengingatkan seluruh OPD untuk menjaga kekompakan di lingkungan kerja masing-masing. Namun, kekompakan tersebut bukan untuk menutupi kesalahan atau pelanggaran.

“Kekompakan di masing-masing OPD harus benar-benar dijaga. Jangan saling menjelekkan, tetapi juga bukan berarti saling melindungi dari kejahatan,” tegasnya.