Surya Tindaklanjuti UHC yang Belum Maksimal, Hasil Reses Jadi Skala Prioritas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengatakan, akan menindaklanjuti laporan hasil reses di DPRD Sumut terkait program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis dengan KTP yang belum berjalan maksimal.

Menurut Surya, aspirasi dari hasil reses DPRD tersebut akan menjadi dasar penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Menurut Surya, bukan hanya permasalahan UHC saja yang banyak menjadi keluhan masyarakat melainkan program prioritas lainnya juga masih banyak menjadi sorotan.

“Tentunya apa yang telah diusulkan, akan dinantikan realisasinya oleh masyarakat. Kami akan menindaklanjuti program UHC yang dinilai kurang maksimal," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Surya juga mengharapakan masyarakat untuk memahami kondisi dan keterbatasan Pemprov Sumut dalam  hal pendanaan.

Baca juga: Pemko Medan Raih UHC Award 2026, Cakupan Kepesertaan Capai 100,12 Persen

"Masyarakat juga diharapkan memahami bahwa pemerintah memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pendanaan,” katanya.

Meski begitu, kata Surya, usulan dan aspirasi yang disampaikan DPRD Sumut akan diurutkan berdasarkan skala prioritas.

"Kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk rencana pembangunan jangka menengah serta rencana kerja perangkat daerah," ucapnya.

Surya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan kegiatan reses tersebut.

“Kepada seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan reses dan menyampaikan laporan hasil reses, serta telah menyampaikan penjelasan dan sosialisasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami ucapkan terimakasih,” jelas Wagub.

Diketahui, sejumlah anggota DPRD Sumut dari masing-masing dapil melaporkan hasil reses yang dilaksanakan mulai tanggal 5-14 Februari 2026. Hasil reses tersebut dibacakan dalam rapat Paripurna tentang pembacaan hasil reses di Gedung DPRD Sumut, Rabu (26/2/2026).

Dalam penyampaian reses itu, seluruh anggota dewan menyoroti soal peningkatan pelayanan publik hingga perbaikan infrastruktur. Mulai dari  program UHC yang perlu dilakukan langkah sosialisasi yang intes agar dipahami masyarakat, kemudian pemerintah diminta aktif melakukan pengawasan kerusakan lingkungan hingga penanganan bencana yang perlu ditangani dengan cepat dan tepat.

Misalnya Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Hendra Cipta. Dari hasil resesnya ditemukan banyaknya keluhan warga mengenai UHC yang belum berjalan maksimal hingga lambatnya proses pemulihan bencana di Sumut.

“Kami berharap pemerintah secara aktif melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian terkait program UHC perlu langkah sosialisasi yang intens agar masyarakat memahaminya sekaligus juga tahu manfaatnya. Begitu juga terkait penanganan bencana yang perlu langkah cepat bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota,” jelasnya.