Hak Jawab dan Koreksi PT. Propadu Konair Tarahubun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-  PT Propadu Konair Tarahubun melalui kuasa hukumnya James Simanjuntak SH MH dari JSR Law Office Advocates & Legal Consultant menyampaikan hak jawab dan koreksinya melalui surat yang diterima redaksi Tribun-Medan.com Kamis (05/02/2026) menyatakan pihaknya menrima surat kuasa khusus Nomor:15/PHI/JSR-PKT/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.

Terkait pemberitaan Tribun-Medan.com dengan judul Tak Bayar Pesangon Karyawan, Pengadilan Sita Aset PT Propadu Konair Tarahubun tanggal 20 September 2025 jam 04:57 WIB dengan link

Tak Bayar Pesangon Karyawan, Pengadilan Sita Aset PT Propadu Konair Tarahubun

https://tribunmedan.cfd/cetak/1760475/tak-bayar-pesangon-karyawan-pengadilan-sita-aset-pt-propadu-konair-tarahubun menyampaikan hak jawab dan koreksi atas pemberitaan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, meemberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah". 

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka wartawan dalam membuat berita harus memenuhi minimal 3 (tiga) unsur yaitu menguji informasi, berimbang dan penerapan praduga tidak bersalah.

Bahwa terkait berita yang dibuat wartawan Tribun-Medan.com dalam link tersebut di atas, faktanya klien kami tidak pernah dihubungi untuk dimintai tanggapan atau informasi agar berita yang disampaikan bersifat factual dan berimbang.

2. Klien Kami membantah dan meluruskan berita yang pada pokoknya berbunyi
"Pengadilan telah melakukan teguran (aanmaning) sebanyak dua kali. Namun, setelah ditegur berkali-kali pihak PT PKT tidak kunjungan membayar hak tersebut dan berdalih dengan memohon untuk membayar secara dicicil".

Perlu kami klarifikasi bahwa klien kami hanya menerima surat panggilan aanmaning sebanyak satu kali, dan klien kami telah melaksanakan seluruh isi Putusan Mahkamah Agung RI secara sukarela sebagaimana Berita Acara Melaksanakan Isi Putusan Secara Sukarela tanggal 23 Oktober 2025 dengan menyerahkannya secara langsung sejumlah uang sebesar Rp.298.633.790 kepada Sdr Irvan Saputra selaku Kuasa Hukum IR Hasmutari dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan disaksikan oleh Jurusita dan perkara tersebut telah dinyatakan selesai dan dicoret dari register eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan (terlampir).

Kedepannya kami mengharapkan agar media Tribun-Medan.com dalam menyiarkan berita agar memberi ruang kepada masing-masing pihak secara proporsional sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik.

Demikian kami sampaikan, kami berharap hak jawab ini dapat ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Baca juga: Presiden Prabowo Dikabarkan Lantik Wamenkeu Pengganti Sore Ini, Juda Agung Calon Terkuat

Baca juga: 4 Fakta Pejabat Bea Cukai Kena OTT KPK, Rizal Baru 8 Hari Dilantik, BB Emas 3 Kg dan Uang Miliaran

Hasmustari (61) harus bersusah payah mendapatkan hak atas pesangon setelah dia mengajukan pensiun dini di tempat dia bekerja di PT Propadu Konair Tarahubun (PKT) sebagai Agronomi atau ahli tanaman.

Selama bekerja di PT. PKT Hasmustari telah bekerja dengan baik dan loyalitas. Namun dikarenakan memasuki usia pensiun yaitu 59 Tahun, Hasmustari mengajukan permohonan pensiun kepada pimpinan PT. PKT melalui HRD serta mengajukan hak-hak atas pensiunnya.

Tetapi, permohonan pensiun dan hak-hak yang diajukan Hasmustari justru tidak direspon serius, melainkan dengan adanya Laporan Polisi Nomor; Sp-Lidik/740/XI/2023/Ditreskrimsus tanggal 6 November 2023.

Atas adanya laporan tersebut Hasmustari menduga adanya upaya kriminalisasi terhadap dirinya dan diduga upaya agar tidak memberikan pesangon atas pensiun yang diajukan sebelumnya. Merasa tidak mendapat keadilan Hasmustari, akhirnya mengadukan dan mohon bantuan hukum kepada LBH Medan atas permasalahan yang sedang dihadapinya.