Belum UHC Prioritas, Gubsu Bobby Tegur Deli Serdang saat Rapat Zoom

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Gara-gara wilayah Deli Serdang yang belum UHC prioritas ini, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution sempat menegur Pemkab Deli Serdang pada saat rapat zoom, Selasa (13/1/2026).

Saat itu rapat zoom langsung diikuti Bupati dr Asri Ludin Tambunan dengan didampingi Plt Kadis Sosial, Plt Kadis Kesehatan dan Plt RSUD Amri Tambunan.

Meski saat ini diakui sama-sama ada keterbatasan keuangan namun Bobby mengingatkan agar persoalan Kesehatan ini jadi bagian urusan wajib dan harus bisa jadi prioritas.

Saat itu ada 11 Kabupaten Kota yang dipinta Bobby untuk komitmennya. 

Rapat zoom yang dipimpin Bobby ini sempat heboh dan viral di media sosial dan banyak menjadi perbincangan hangat warganet.

Hal ini lantaran Bobby juga membagikan momen rapat diakun media sosialnya.

Terkait hal ini Pemkab Deli Serdang juga ikut memberikan respon. 

Plt Kadis Kominfostan Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar menjelaskan potongan video pada konten di akun "bobbynst" adalah rangkaian dialog antara Pak Gubernur Sumatera Utara bersama 33 Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 pukul 15.00 - 16.00 Wib via zoom.

Disebut dalam zoom tersebut Gubernur memaparkan evaluasi pasca launching Sumut menerapkan UHC Prioritas dan diakui memang ada 11 Kabupaten/Kota yang masih status UHC saja belum menjadi UHC Prioritas.

"Pemkab Deli Serdang memang sudah status UHC di tahun 2025 dan direncanakan akan menjadi UHC Prioritas pada tahun 2027," kata Anwar. 

Ditambahkan Anwar menindaklanjuti arahan Gubernur untuk membantu Pemprovsu dalam capaian implementasi UHC Prioritas di tahun 2026 ini, Bupati Deli Serdang telah mengeluarkan 5 kebijakan untuk mendukungnya.

Untuk yang pertama memastikan 818.037 jiwa masyarakat Deli Serdang yang masuk dalam kategori desil 1-5 agar terdaftar dalam BPJS Kesehatan. 

"Kemudian memverifikasi 524.158 peserta BPJS Kesehatan di Deli Serdang yang non aktif. Memverifikasi 86.520 jiwa yang saat ini tidak terdata dalam BPJS Kesehatan. Melakukan pembayaran kepada peserta BPJS yang telah mendaftar di Dinsos dan telah diverifikasi/validasi," kata Anwar. 

Selain itu masyarakat yang belum bisa dibayar kepesertaan BPJS Kesehatan melalui APBD Pemkab Deli Serdang akan diajukan ke Pemerintah Pusat dan Pemprovsu.

Anwar bilang lagi bahwa selain itu juga Pemkab Deli Serdang membentuk Tim Pengawasan Kafe, Rumah Makan dan Restoran terdiri dari Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag, Dinas Lingkungsn Hidup dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Karyawan Kafe, Rumah Makan dan Restoran. Hal itu akan dilakukan dari Kecamatan Percut Sei Tuan, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Labuhan Deli, Batang Kuis, Hamparan Perak, Pancur Batu, Beringin hingga Sunggal.