Bobby Ikut Kata Gerindra soal Pilkada Dipilih DPRD         

Disinggung mengenai alasannya, Bobby hanya menjawab singkat dan berulang. "Saya ikut kata Gerindra," ucapnya. 

Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Eti Wahyuni
TRIBUN MEDAN/Anisa Rahmadani
Gubernur Sumut Bobby Nasution saat diwawancarai di Kantor Pemprov Sumut, Selasa (30/12/2025). Bobby mengatakan, malam tahun baru Pemprov diisi dengan doa bersama dan tidak ada pesta kembang api. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menghangat. Hal ini mengingatkan kembali pada kondisi politik tahun 2014 saat politikus-politikus di DPR menggolkan aturan Pilkada via DPRD.

Diketahui, Partai Gerindra menyampaikan dukungannya terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution merespon singkat hal tersebut. 

"Saya ikut kata Gerindra (soal Pilkada dipilih oleh DPRD),"jelasnya saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (30/12/2025). 

Disinggung mengenai alasannya, Bobby hanya menjawab singkat dan berulang. "Saya ikut kata Gerindra," ucapnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono menyampaikan, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan lebih efisien dari sisi anggaran.

Baca juga: Pemprov Sumut Rayakan Tahun Baru dengan Doa Bersama, Bobby Imbau Masyarakat Berempati

Selain itu, kepala daerah yang dipilih DPRD juga lebih efisien dalam penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, ongkos politik, hingga pemilihan terlaksana. 

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya atau pun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota atau pun di tingkat gubernur," ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Sugiono pun mencontohkan pada 2015, ketika dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada menyentuh hampir Rp 7 triliun. 

Angka tersebut meningkat pada 2024, di mana dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun.

Di samping itu, ia menyoroti ongkos politik calon kepala daerah yang cenderung mahal dan kerap menjadi hambatan bagi sosok yang berkompeten. 

"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal dan ini yang juga kita harus evaluasi," ujar Sugiono.

"Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa," sambung Menteri Luar Negeri (Menlu) itu. 

Oleh karena itu, Partai Gerindra dalam posisi mendukung usulan agar DPRD yang memilih gubernur, bupati, mau pun wali kota. 

"Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," ujar Sugiono. 

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved