Berita Tapteng Terkini

Pembangunan Huntap Tapteng Dinilai Lambat, BPBD Sebut soal Lahan, Bobby Nasution Soroti Administrasi

Persoalan lambatnya pembangunan Hunian Sementara dan Hunian Tetap bagi korban banjir memicu silang pendapat Pemprov dan Pemkab

Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN MEDAN/Anisa Rahmadani
HUNTARA MANDIRI - Sejumlah penyintas banjir tinggal di Huntara yang dibangun mandiri di Gang Bersama, Huntara Mandiri, Hutanabolon,Tapteng, Jumat (20/3/2026). Mereka diminta pindah dari lokasi pengungsian oleh pemerintah padahal huntara nya belum selesai dibangun pemerintah. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Persoalan lambatnya pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir di Kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), memicu silang pendapat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab Tapteng.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPBD Tapteng, Ardiansah Harahap, memberikan klarifikasi terkait tudingan keterlambatan pembangunan fasilitas bagi para penyintas bencana tersebut.

Di sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa kendala utama bukan sekadar teknis di lapangan, melainkan buruknya koordinasi administrasi dan pendataan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten.

Hingga saat ini, ratusan warga terdampak masih menunggu kepastian hunian permanen, sementara proses pembangunan di beberapa titik relokasi masih berjalan di tempat.

Warga Enggan Direlokasi karena Jarak Huntap yang Terlalu Jauh

BPBD Tapanuli Tengah mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama penghambat pembangunan adalah ketersediaan lahan milik pemerintah yang lokasinya tidak strategis bagi masyarakat.

Banyak penyintas banjir yang menolak dipindahkan ke titik relokasi terpusat karena jaraknya yang sangat jauh dari mata pencaharian dan pemukiman lama mereka di Hutanabolon.

Kondisi ini memaksa Pemkab Tapteng untuk memutar otak dengan mencari lahan baru yang lebih dekat dengan lokasi asal masyarakat terdampak melalui proses negosiasi pembelian tanah.

Ketidaksediaan warga untuk pindah menjadi alasan kuat mengapa pembangunan fisik Huntara maupun Huntap terkesan tidak berjalan sesuai jadwal yang diharapkan.

"Pembangunan huntap (huntara) terkesan lambat, karena tanah pemerintah kabupaten yang tersedia jauh dari daerah terdampak, sehingga masyarakat terdampak enggan pindah ke huntap dan huntara," kata Ardiansah Harahap, Senin (30/3/2026).

Huntap Pinangsori masih Proses, 725 Warga Sudah Menempati Huntara

Hingga kini, proses pembangunan Huntap relokasi terpusat baru teridentifikasi di wilayah Kecamatan Pinangsori, namun belum ada warga yang menempati karena bangunan belum rampung.

Untuk sementara, Pemkab Tapteng telah menyediakan empat titik Huntara yang berlokasi di Desa Muara Sibuntuon, Asrama Haji Pinangsori, dan Rusunawa Kecamatan Pandan.

Tercatat sebanyak 725 orang sudah mulai mengungsi ke Huntara tersebut, sementara warga di Kecamatan Tukka lebih memilih opsi Huntap Mandiri agar tetap bisa tinggal di sekitar rumah lama mereka.

Pihak BPBD menyebutkan bahwa koordinasi dengan BNPB terus dilakukan, terutama bagi warga yang memilih membangun hunian secara mandiri di lokasi terdampak.

"Sejauh ini huntap yg masih dalam proses pembangunan ada di pinangsori yaitu huntap relokasi terpusat, dimana jarak antara kelurahan Hutanabolon dan Kecamatan Pinangsori agak jauh," kata Ardiansah.

Sentilan Gubsu Bobby Nasution

Gubernur Sumut Bobby Nasution memberikan respons menohok terkait alasan teknis yang disampaikan Pemkab Tapteng dengan menyoroti lemahnya validasi data korban.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved