Banjir dan Longsor di Sumut

NasDem Desak Polisi Tangkap Pelaku Perambah Hutan Penyebab Banjir di Sumut

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar menyampaikan, polisi mesti menangkap mafia pelaku perambahan hutan dan tambang ilegal. 

Penulis: Anugrah Nasution | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/Anugrah Nasution
KETUA DPW SUMUT ISKANDAR - Iskandar (tengah) bersama para pengurus DPW NasDem saat diwawancarai di kantor DPW NasDem Sumut, jalan HM Yamin, kota Medan, Kamis (23/10/2025). 

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Kerusakan hutan diduga kuat menjadi penyebab banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara. 

Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sumut pun meminta agar pihak kepolisian mengusut pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar menyampaikan, polisi mesti menangkap mafia pelaku perambahan hutan dan tambang ilegal. 

Menurutnya,  aktivitas ilegal telah berlangsung selama puluhan tahun dan menghancurkan ekosistem yang menjadi penyangga ekologis penting di Sumut. 

"Dampaknya kini dirasakan masyarakat secara luas, ribuan warga menjadi korban, baik meninggal, luka-luka, maupun hilang. Ribuan rumah hancur, puluhan ribu warga mengungsi, dan sejumlah infrastruktur rusak parah," kata Iskandar, Minggu (7/12/2025). 

"Tidak sulit sebenarnya bagi aparat untuk mengungkap mafia perambah hutan dan tambang ilegal ini. Semua sudah begitu jelas, terbuka, dan telanjang di depan mata, bahkan dibekingi oknum tertentu," tegas Iskandar.

Iskandar menduga perambahan hutan melibatkan jaringan kuat yang merusak ekosistem Batang Toru dan menyebabkan deforestasi besar-besaran.

Selain penindakan tegas, Iskandar juga meminta pemerintah mengevaluasi dan mengaudit seluruh izin pengelolaan hutan dan pertambangan yang telah dikeluarkan kepada sejumlah perusahaan. 

Menurutnya, langkah ini penting dilakukan untuk mengembalikan fungsi Batang Toru sebagai hutan lindung dan kawasan penyangga ekologis serta hidrologi di Sumatera Utara.

Iskandar menekankan bahwa kawasan hutan yang kini berubah menjadi kebun sawit juga harus dikembalikan ke fungsi asalnya.

"Kita harus kembalikan kawasan itu menjadi hutan sebagai rumah bagi keragaman hayati, termasuk satwa langka seperti orangutan yang kini terancam punah," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Iskandar mendesak penghentian total praktik deforestasi.

"Saatnya kerusakan ini dihentikan. Kita tidak boleh membiarkan bencana ini terus berulang. Konservasi harus segera dilakukan," debutnya. 

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBD) Minggu 7 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia mencapai 319 orang dan hilang sebanyak 121 orang.

Jumlah korban meninggal dunia paling banyak saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah  yakni 91 orang dan hilang 74 orang.

Kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan meninggal 85 orang dan hilang 31 orang.Kota Sibolga: 53 tewas dan 4 hilang, Kabupaten Tapanuli Utara: 36 tewas dan 11 hilang. 

(cr17/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved