Kayu Gelondongan di Balik Banjir Sumut, Bupati Tapsel Bicara Kemenhut Kembali Beri Izin Korporasi

TRIBUN-MEDAN.com, BATANGTORU - Kayu gelondongan dan air berwarna kecokelatan menjadi saksi bisu bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatra Utara (Sumut).

Kayu gelondongan berukuran besar hanyut terbawa arus banjir yang memporak-porandakan sejumlah kabupaten/kota dan merenggut ratusan nyawa manusia.

Kondisi terparah terjadi di Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), dan Sibolga.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (30/11/2025) petang, bencana di Sumut telah merenggut 217 korban jiwa, dan 209 orang masih hilang.

Bupati Tapsel Gus Irawan mengungkap awal mula upaya pihaknya dalam mencegah bencana alam sebelum banjir bandang terjadi di Batangtoru.

Ia mengakui, kondisi Tapsel beberapa tahun belakangan kerap dilanda bencana. 

Tahun lalu tanggal 24 November banjir bandang terjadi di Sipange Siunjam. Kayu datang dari hulu menghabiskan desa. Ada 2 korban jiwa.

Persis menjelang Natal, wilayah Tano Tombangan diterjang banjir bandang. Sama persis, banjir membawa kayu-kayu gelondongan. Berarti ada penebangan di hulu.

Atas bencana ini, Pemkab Tapsel mengajukan rehabilitasi rekonstruksi. Waktu itu, Pemkab Tapsel mengajukan Rp 28 miliar kemudian disetujui BNPB Rp 10 miliar. 

Belum berjalan rehabilitasi rekonstruksi yang direncanakan tahun lalu, Tapsel kembali diterpa bencana.

Tiga desa luluh lantak diterjang banjir. Masyarakat Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol menderita. Rumah mereka hancur. 

Keluarganya meninggal dunia dan masih ada yang hilang. Khusus di Garoga, banjir bandang nyaris menghilangkan desa.

Dari hasil wawancara Tribun-medan.com, Gus Irawan mengurai upaya Pemkab Tapsel mencegah bencana sebelum terjadinya banjir bandang Batangtoru. 

Ia ditemui usai mengunjungi tempat pengungsian warga di Aula Kantor Camat Batangtoru, Sabtu (29/11/2025) malam.

Gus Irawan memulai ceritanya. Pihaknya ada menerima surat pada Juli 2025 lalu dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan.