Upaya Gus Irawan Sebelum Banjir Bandang Batangtoru, Kini Siapa yang Harus Tanggung Jawab?

TRIBUN-MEDAN.com, Batangtoru - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan mengungkap awal mula upaya pihaknya dalam mencegah bencana alam sebelum banjir bandang terjadi di Batangtoru.

Kondisi Tapsel beberapa tahun belakangan kerap dilanda bencana.

Tahun lalu tanggal 24 November banjir bandang terjadi di Sipange Siunjam. Kayu datang dari hulu menghabiskan desa. Ada 2 korban jiwa.

Persis menjelang Natal, Tano Tombangan diterjang banjir bandang. Sama persis, banjir membawa kayu-kayu gelondongan. Berarti ada penebangan di hulu.

Atas bencana ini, Pemkab Tapsel mengajukan rehabilitasi rekonstruksi. Waktu itu, pihaknya mengajukan Rp 28 miliar kemudian disetujui BNPB Rp 10 miliar. Belum berjalan tahun ini atas rehabilitasi rekonstruksi tahun lalu, Tapsel kembali diterpa bencana.

Tiga desa luluh lantak diterjang banjir. Rakyat Garoga, Huta Godang dan Aek Ngadol menderita. Rumah mereka hancur. Keluarganya tewas dan masih ada yang hilang. Khusus di Garoga, banjir bandang nyaris menghilangkan desa.

Dari hasil wawancara Tribun-medan.com, Gus Irawan mengurai upaya Pemkab Tapsel mencegah bencana sebelum terjadinya banjir bandang Batangtoru. Ia ditemui usai mengunjungi tempat pengungsian warga di Aula Kantor Camat Batangtoru, Sabtu (29/11/2025) malam.

Gus Irawan memulai ceritanya. Pihaknya ada menerima surat pada Juli 2025 lalu dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Isinya menghentikan sementara pengelolaan hak atas tanah (PHAT) kerja sama korporasi dengan masyarakat setempat untuk mengambil kayu.

Terkejut Izin Dibuka Lagi

Gus Irawan merasa senang betul dengan isi surat itu karena memahami tutupan hutan penting untuk dijaga. Ia lalu membuat surat edaran kepada camat hingga lurah berdasar perintah Kementerian Kehutanan untuk mengambil kayu.

"Lalu saya terkejut, mungkin Oktober kalau gak salah, dibuka lagi izin itu. Padahal saya sudah senang karena potensinya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan," kata Gus Irawan.

Atas kejadian ini, Pemkab Tapsel merasa keberatan. Gus Irawan melayangkan surat pada 14 November ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari. Isinya mengusulkan untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan.

"Tapi pada sekitar awal November kembali beroperasi. Lalu 25 November banjir bandang terjadi di Batangtoru," ungkap Gus Irawan.

Gus Irawan kemudian mempertanyakan ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari kembali memberi izin operasi penebangan hutan.  

Ia juga menyinggung soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada di Tapteng. Perusahan ini diduga menjadi biang kerok hanyutnya kayu gelondong saat banjir bandang.