Kejari Binjai Kawal Proyek Sekolah Bermasalah, Ini Kata Kasi Intel

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI- Proyek pembangunan ruang kelas baru pondasi bertingkat dan rehabilitas ruang kelas SMP Negeri 14 Binjai, disebut mendapat pengawalan atau Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, Sumatera Utara. 

Bahkan Kejari Binjai sudah melakukan expose PPS bersama Dinas Pendidikan Binjai, PPK, dan rekanan atau pemenang proyek. 

Expose tersebut pun diunggah di dalam postingan Instagram Kejari Binjai pada tanggal 23 Oktober 2025 lalu. 

Namun Kasi Intel Kejari Binjai, Noprianto Sihombing mengaku, pengamanan pembangunan strategis pada proyek pembangunan dan rehabilitas di SMPN 14 Binjai belum disetujui.

Walaupun mereka sudah melakukan expose beberapa waktu yang lalu. 

"Iya benar, ada surat permintaan untuk PPS," ujar Noprianto, Senin (3/11/2025) sore. 

"Namun kita belum setujui karena masih ditelaah. Dikarenakan belum cek kontraknya dan praktek progres dilapangan, apakah layak untuk dilakukan PPS," sambungnya. 

Noprianto menambahkan, jika kejaksaan secara visual belum pernah melihat proyek tersebut. 

"Besok kami cek ke lapangan bagaimana progresnya, nanti saya kabari lagi hasilnya," kata Noprianto.

Sedangkan itu Plt Kepala Dinas Pendidikan Binjai, Sofyan Siregar mengakui, proyek pembangunan ruang kelas baru pondasi bertingkat dan rehabilitas ruang kelas SMP Negeri 14 Binjai, salahsatu termasuk proyek PPS Kejari Binjai. 

"Memang SMPN 14 Kota Binjai termasuk salahsatu proyek strategis yang didampingi jaksa, ada tiga sekolah itu salahsatunya SMPN 14," ujar Sofyan. 

Namun menurut Sofyan, proyek itu sudah menjadi perhatian atau atensi baik Dinas Pendidkan Binjai dan Kejari Binjai, mengapa persentasi progres pembangunannya masih rendah.

"Berdasarkan hasil pertemuan kami kemarin dengan kejaksaan yang dipimpin oleh Pak Kajari Binjai, memang ini menjadi atensi kenapa persentasi pembangunannya cukup rendah," kata Sofyan. 

Dikabarkan sebelumnya, proyek pembangunan dan rehabilitas ruang kelas di SMP Negeri 14 Binjai, beraroma dugaan korupsi. 

Pasalnya sudah dua bulan, progres proyek yang menelan anggaran Rp 1,7 miliar dari APBD Kota Binjai tahun 2025, belum menunjukkan progres yang signifikan alias lamban.