TKD Sumut Dipangkas Rp 1,1 T, Gubsu Bobby Minta Kab/Kota Maksimalkan KUR dan KPP di Tahun Depan

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Pemerintah pusat melakukan pemangkasan  anggaran transfer ke daerah (TKD) Rp 1,1 Triliun ke Provinsi Sumut. 

Untuk itu, Bobby Nasution meminta 33 kabupaten/kota se-Sumut untuk maksimalkan sektor investasi bidang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).

Dikatakan Bobby Nasution, hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut.

Menurut Bobby Nasution, total pengeluaran Pemda di Sumut tahun depan akan berkurang sekitar Rp 9 triliun akibat penyesuaian TKD. 

“Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Harus ada yang menutup celah ini, salah satunya melalui KUR dan KPP. Karena itu, Pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar targetnya tercapai dan dapat dimaksimalkan,” jelasnya, Rabu (22/10/2025).

Bobby menyebutkan, realisasi KUR di Sumut saat ini masih menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp 11 triliun.

"Sementara di sisi lain, Sumut ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8 persen  hingga 7,2 persen," Katanya

 Dikatakannya, padahal, secara jumlah penduduk dan pelaku UMKM, Sumut seharusnya memiliki potensi lebih besar.

“Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan,” jelasnya. 

Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bobby.

Saat ini, pemanfaatan KUR juga semakin diperluas agar lebih mudah diakses masyarakat.

Diterangkannya, selain untuk usaha kecil, mikro, dan super mikro, KUR juga dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sementara KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan.

“Ini juga perlu kita sosialisasikan. Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk menyukseskan program tiga juta rumah Presiden Prabowo,” jelasnya.

Bobby menilai masih ada sejumlah daerah yang  masih tidak ada atau minimnya  data UMKM.

"Saya mau tanya ini Karo, Nias Utara dan Nias Barat kendalanya dimana. Padahal debiturnya ada. Tolong Dinas UMKM nya lebih dimaksimalkan. Karena data  UMKM di Nias ini masih 0," terangnya.  

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan