DPRD Sumut Sahkan P-APBD 2025, Mayoritas Fraksi Beri Catatan Keras soal Pergeseran Anggaran

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemprov Sumut menyepakati serta mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (29/9/2025).

Adapun P-APBD 2025 yang telah disahkan memiliki rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan 2025 setelah P-APBD: Rp12.546.019.740.383,00

Belanja Daerah: Rp12.507.012.266.279,56

Defisit Anggaran: Rp39.007.474.103,44

Sementara itu, pembiayaan daerah dirinci:

Penerimaan Pembiayaan: Rp10.992.525.896,56

Pengeluaran Pembiayaan: Rp50.000.000.000,00

Pembiayaan Netto setelah Perubahan: Rp39.007.474.103,44

Fraksi PDIP dan Golkar Beri Peringatan Keras

Meskipun disepakati dan disahkan, seluruh fraksi DPRD Sumut menyetujuinya dengan memberikan sejumlah catatan.

Misalnya dari Fraksi Golkar, Ziyad Ananta. Mereka menyetujui P-APBD. Namun, jika ada pergeseran anggaran yang tak melibatkan DPRD, pihaknya enggan bertanggung jawab.

"Dengan ini kami menyatakan menyetujui P-APBD 2025 ini. Tapi setiap rupiah APBD untuk rakyat Sumut. Untuk itu pergeseran yang belum pernah ada dari komisi. Sehingga jika ada konsekuensi ke depannya, sepenuhnya tanggung jawab pihak eksekutif," jelasnya.

Pengesahan P-APBD ini, dikatakan Ziyad, hanya bentuk tanggung jawab politik pihaknya, karena setiap rupiah merupakan hak masyarakat.

"Pengesahan ini hanya bentuk sikap tanggung jawab politik. Setiap rupiahnya merupakan hak masyarakat," jelas Ziyad.

Selain itu, Ziyad juga menyoroti ke depan agar pihak Pemprov Sumut melibatkan DPRD dalam melakukan perubahan-perubahan anggaran.