Rapat Paripurna P-APBD Sumut 2025 Memanas, Wakil Ketua DPRD: Itu Biasa, Ya Namanya Ber DPR

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Rapat Paripurna Perubahan-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut tahun 2025 sempat memanas di Gedung DPRD Sumut, Rabu (17/9/2025).

Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga mengatakan, terjadinya adu pendapat di sebuah rapat paripurna adalah hal yang biasa.

Dikatakan Ihwan, yang disampaikan rekan-rekannya dalam rapat P-APBD 2025 masih dalam hal yang wajar.

"Itu biasa, ya namanya ber DPR, kan setiap anggota DPRD mempunyai hak politik masing-masing.

Tapi tentunya apa yang disampaikan teman DPRD, adalah langkah yang pas tidak terlalu menohok dan tidak terlalu berlebihan. Yang disampaikan mereka ini kan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya," jelasnya saat diwawancarai usai rapat paripurna, Rabu (17/9/2025).

Dikatakannya, seluruh proses pembahasan anggaran pun sudah dibahas dua minggu belakang, termasuk pembahasan P-APBD 2025.

"Walaupun sesungguhnya seluruh proses pembahasan anggaran tadi sudah kita bahas kurang lebih dua minggu.

Mulai dari di komisi sudah dibahas, di banggar juga sudah kita bahas, kemudian hari ini kita paripurnakan dan kuorum dalam menyampaikan nota keuangan P-APBD," jelasnya.

Ditegaskan Ihwan, pembahasan P-APBD ini sudah dilakukan secara mekanisme yang berlaku.

"Artinya, soal pembahasan saya kira tidak ada maslah lagi. Mekanisme sudah kita jalankan semua. kemudian, mungkin ada kawan komentar di sana. Mereka tidak datang dan hadir itu bisa saja itu hak politik mereka," jelasnya.

Ihwan juga merespon soal statement Gubernur Sumut Bobby Nasution soal pembahasan tunjangan rumah DPRD Sumut dalam rapat Paripurna P-APBD.

"Apa yang disampaikan gubernur, saya kira itu masih normatif. Itu adalah penyampaian tuntutan dari teman, masyarakat soal tunjangan rumah. Dan enggak apa, kita kan ada appraisal artinya kami menerima lewat Pergub yang dikeluarkan gubernur dan Pergub itu juga dasarnya appraisal kenapa dapat anggaran seperti itu itu semua dapat anggaran dari appraisal,"ucapnya.

Ditegaskannya, pihaknya juga siap apabila tunjangan DPRD Sumut ditinjau ulang.

"Jadi ini kita kembalikan (ke gubernur) Jika ditinjau, kami DPRD Sumut siap ditinjau dengan dasarnya lewat appraisal. Jika harus dihapus, selagi ada keluar aturan misal Inpres atau mendagri ya, kita ikut. Aturan ini ada semua di pemerintah pusat, di daerah ini hanya ikut sesuai dengan aturan di atasnya,"ucapnya.

Dijelaskannya, pihak DPRD Sumut berkomitmen jika, tunjangan rumah rakyat dikurangkan siap diterima.