Sumut Terkini

Kuasa Hukum Eks Kadisdik Langkat Dukung Jaksa Geledah Kantor Dinas Pendidikan, Sebut Ada Aktor Besar

Bahkan, penyidik diminta untuk mengungkap dalang besar dalam pengadaan smartboard tersebut.

Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/ANIL
PENGGELEDAHAN - Kejari Langkat melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Langkat di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis (11/9/2025).  

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT- Berbagai elemen masyarakat mendukung Kejaksaan Negeri Langkat menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dalam dugaan korupsi pengadaan 312 unit smartboard sebesar Rp 50 miliar. 

Bahkan, penyidik diminta untuk mengungkap dalang besar dalam pengadaan smartboard tersebut.

Menurut Kuasa Hukum mantan Kadisdik Langkat Saiful Abdi, Jonson Sibarani, ada aktor besar di balik pengadaan smartboard tersebut.

"Aktor di balik ini semua adalah orang-orang di lingkaran dinas yang bersekongkol untuk menjerumuskan klien kami, dengan mencari keuntungan, dengan dalih membantu pemenangan salah satu calon Gubsu saat itu," ujar Jonson, Senin (15/9/2025). 

Dugaan menjerumuskan itu, menurut Jonson, dengan memanfaatkan situasi dan status tersangka Saiful Abdi dalam perkara PPPK Langkat tahun anggaran 2023. 

"Dengan memanfaatkan kondisi klien yang sedang menghadapi masalah hukum kasus PPPK di Polda Sumut saat itu," kata Jonson. 

Jonson menambahkan, kliennya sudah berusaha menghindar dari Langkat selama beberapa hari.

Itu dilakukan Saiful Abdi karena menolak keras penandatanganan dokumen pencairan smartboard.

Ancaman dan intimidasi diduga terus diterima Saiful Abdi. Karena hal itu, menurut Jonson, dengan terpaksa Saiful Abdi menandatangi dokumen pencairan tersebut.

Namun, ada temuan mengejutkan. Kata Jonson, ditemukan adanya tanda tangan Saiful Abdi yang diduga palsu pada sejumlah dokumen.

Atas temuan ini, Jonson menyebut, sudah mengambil langkah hukum dengan membuat laporan ke polisi.

Dia juga menambahkan, sudah melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard yang ditangani jaksa ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.

Langkah itu dilakukannya untuk meminta supervisi. 

"Kami juga sudah menyurati Kejari Langkat untuk berkoordinasi dan memberikan informasi yang sebenarnya, agar bola panas tidak dilemparkan kepada klien kami," ujar Jonson. 

"Ada konspirasi jahat dalam pengadaan smartboard ini yang dilakukan oleh penguasa saat itu," sambungnya. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved