Kejari Tetapkan Tersangka Setelah Periksa 20 Saksi Dugaan Korupsi Dana Hibah di KPU Tanjungbalai

"Ya kita KPU provinsi sifatnya melakukan supervisi dan monitoring saja. Terkait tanggungjawab penggunaan anggaran itu merupakan kewenangan KPU Kabupaten dan Kota," ujarnya. 

Penggeledahan kantor KPU Tanjungbalai disebut untuk menelusuri penggunaan anggaran selama masa Pemilihan Umum tahun lalu. 

Agus mengakui bila masing-masing KPU dan Kabupaten mendapatkan dana hibah baik dari pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

Dana hibah dari Pemprov Sumut lanjut Agus digunakan pembekalan badan ad hock seperti Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. 

Namun kata Agus, beberapa KPU tingkat daerah tidak semua dapat melakukan pembekalan karena mepetnya waktu pelaksanaan pemilihan umum. 

"Memang anggaran itu ada bentuknya dana hibah, kalau dari Provinsi itu salah satunya untuk melakukan pembekalan untuk PPK dan PPS. Memang ada beberapa KPU yang mengembalikan anggaran tersebut," kata Agus. 

Namun lanjut Agus dia belum tahu apakah pemeriksaan KPU Tanjungbalai perihal penggunaan dana hibah dari Pemprov Sumut. 

Dia berharap, agar KPU Tanjungbalai bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. 

"Namun kita harapkan tidak ada KPU Tanjungbalai yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya," tutup Agus. 

(cr2/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan