Temui Akar Rumput PARNA Taput, Ketua PDIP Sumut Serap Keluhan Petani soal Pupuk Mahal dan Langka

TRIBUN-MEDAN.COM, TAPANULI UTARA-Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Drs Rapidin Simbolon MM yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut kembali menyambangi Tapanuli Utara dan bersilaturahmi dengan komunitas PARNA (Pomparan Raja Naiambaton), Sabtu (4/4/2026. 

Pertemuan berlangsung di Gedung Yayasan St. Hananson Parapat, Kecamatan Sipoholon menyerap aspirasi, dan mengemuka keluhan petani hingga kebutuhan beasiswa. 

Rapidin mengaku pertemuan ini menjadi momen yang lama dinantikan. Dalam kuningan ini turut serta Dra Sorta Ertary Siahaan Ketua Komisi B DPRD Sumut. 

Ia menyebut, seharusnya ia yang lebih sering mendatangi masyarakat hingga ke rumah-rumah, namun keterbatasan waktu membuat hal itu belum sepenuhnya terlaksana.

Tokoh PARNA Taput, Sumbayak, menyambut kedatangan Rapidin bersama rombongan. 

Ia berharap kebersamaan tersebut memperkuat soliditas komunitas PARNA di Tapanuli Utara. “Kami bangga. Semoga semakin solid dan tetap mendukung yang terbaik untuk masyarakat Taput,” ujarnya.

Sejumlah pengurus PDI Perjuangan turut hadir, di antaranya Ketua DPC Taput Jimmy Tambunan, Ketua DPRD Taput Rudy Nababan, Bendaraha Tiurma Silitonga serta pengurus partai lainnya.

Jimmy Tambunan menilai kehadiran Rapidin menunjukkan konsistensi turun langsung ke masyarakat. Ia menyebut Rapidin kerap mendatangi desa-desa hingga pelosok, tidak hanya hadir saat isu tertentu mencuat. Dan menjadi pembeda dengan pejabat lainnya dari Jakarta.

“Kami berharap komunitas PARNA bisa semakin dekat dan bersama membesarkan PDIP di Taput agar kepentingan masyarakat kecil semakin terakomodir,” kata Jimmy.

Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan disampaikan warga, terutama terkait pertanian. 

S Siallagan petani dari pedesaan di Sipoholon mengeluhkan kelangkaan pupuk yang sudah berlangsung beberapa pekan. 

Harga pupuk urea disebut mencapai Rp650 ribu per sak, sementara distribusi pupuk bersubsidi dinilai tidak merata.

Selain pupuk, warga juga mengeluhkan minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan). 

Petani lainnya, menuturkan bahwa petani mengaku tidak mampu menyewa traktor swasta, sementara bantuan pemerintah belum tersedia.

Rapidin menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan tersebut secara konkret.