KPK OTT Bupati Langkat
Sutrisno Pangaribuan: Akrobat Politik KPK di Sumut Menyasar Ondim
Sutrisno menyebut KPK terpaksa melancarkan satu- satunya aksi andalannya, yakni OTT, demi menyelamatkan muka, agar terkesan bekerja.
Penulis: Azis Husein Hasibuan | Editor: Azis Husein Hasibuan
TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan buka suara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar akrobat politik dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin (Ondim).
Sutrisno menyebut KPK terpaksa melancarkan satu- satunya aksi andalannya, yakni OTT, demi menyelamatkan muka, agar terkesan bekerja.
"Sebab KPK hingga saat ini tidak punya nyali memanggil ulang (menghadirkan paksa) sejumlah nama yang terseret dalam kasus jalan di Sumut yang berhenti hanya pada terpidana Topan Obaja Ginting," ujar Sutrisno Pangaribuan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/7/2026).
Menurutnya, KPK juga tidak punya keberanian memanggil dan memeriksa sejumlah nama yang terseret dalam kasus di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Para terdakwa secara jelas disebut di dalam sidang (fakta persidangan) menyebut sejumlah nama yang diduga menerima (memeras) para terdakwa dengan jumlah fantastis miliaran rupiah untuk kepentingan Pilpres dan Pilkada tahun 2024.
"Maka OTT KPK terhadap Ondim adalah upaya pengalihan perhatian publik dari persoalan besar di Sumut," ucap Sutrisno.
Sutrisno kembali membuka lembaran proyek-proyek mangkrak yang terjadi di Sumut. Seperti:
- Stadion Teladan buru- buru digunakan demi menghapus jejak masalah sejak semula
- UMKM Galery di USU mangkrak, dan hingga saat ini tidak dapat digunakan
- Bagian basement Lapangan Merdeka yang hingga saat ini tidak dapat digunakan, karena selalu tergenang saat hujan
- Demikin juga dengan dana hibah sebesar Rp95 miliar dari Pemprov berupa bangunan gedung kantor Kejati juga mangkrak
- Lampu pocong yang hanya diselesaikan dengan “total lost”
- Ambruknya gedung Kejari Medan yang sumber pendanaannya hibah dari Pemko Medan
"Maka fee proyek yang diduga diterima Ondim tidak sebanding dengan dugaan fee yang diterima oleh orang sakti dari proyek- proyek bermasalah di Sumut," ungkap Sutrisno.
Baru Saja Dipermalukan
Dijelaskannya, Ondim yang baru saja dirisak (dipermalukan) di depan Ketum PAN dan ribuan kader PAN se- Sumut, kini dihabisi lewat drama OTT KPK.
Ondim telah diterbangkan ke Jakarta, diperiksa di gedung Merah Putih, untuk nanti dengan tangan diborgol, mengenakan rompi oranye, diumumkan sebagai tersangka, dengan stigma perampok uang negara (rakyat).
"Ondim akhirnya tidak selamat, meski sekian lama berlindung di bawah kendali orang sakti di Sumut," ungkapnya.
Kasus yang menyeret nama Ondim sudah muncul sejak seleksi peneriman ASN PPPK di Pemkab langkat. Ondim, Bupati Langkat, sebagai Ketua DPW PAN SUMUT, dan Ja’far Sukhairi Nasution Bupati Mandailing Natal, Ketua DPW PKB Sumut. Kedua Bupati tersebut terseret dalam dugaan suap seleksi ASN PPPK di daerahnya.
"Namun manuver politik keduanya yang akhirnya meninggalkan Edy Rahmayadi akhirnya berbuah manis, keduanya “selamat” dari pemanggilan dan pemeriksaan," katanya.
Sutrisno kembali menyinggung sosok kesaktian Topan Obaja Ginting, terpidana kasus korupsi jalan di Sumut.
| Terbongkar Tim Sukses Bupati Langkat Menguasai 80 Proyek, Ondim Terjerat Suap Rp 4,4 Miliar |
|
|---|
| Daftar Nama 7 Orang Ditangkap KPK, Selain Bupati Langkat, Ajudan, Eks Anggota DPRD, Plt Kepala Dinas |
|
|---|
| BUKAN Cuma Fee Proyek, Bupati Langkat Terima Rp 3,5 Miliar dari Mutasi dan Pengadaan Seragam Sekolah |
|
|---|
| UPDATE Bupati Langkat Syah Afandin Ditetapkan Tersangka Suap Fee Proyek Usai Terjaring OTT KPK |
|
|---|
| KPK Amankan Barang Bukti Uang Ratusan Juta dari Fee Proyek untuk Bupati Langkat Syah Afandin |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Bupati-Langkat-Syah-Afandin-alias-Ondim-rompi-tahanan-da.jpg)