Profil Nur Alam Eks Gubernur Sultra Napi Korupsi yang Umumkan Gabung PSI, Ketua DPP Membantah

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dan narapidana (napi) korupsi kasus nikel, Nur Alam menjadi sorotan usai umumkan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Nur Alam, dirinya bergabung dengan PSI setelah bertemu mantan Presiden, Joko Widodo (Jokowi).

Foto pertemuan Nur Alam didampingi dua anggota keluarganya bersama dengan Jokowi pun juga beredar. 

Pengumuman Nur Alam bergabung dengan PSI menjadi sorotan lantaran saat ini mantan Gubernur Sultra tersebut masih berstatus bebas bersyarat dalam kasus suap dan gratifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel.

Tebaru, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyatakan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam bukanlah kader atau anggota partainya.

Hal ini disampaikan Bestari Barus merespons kabar yang beredar mengenai bergabungnya Nur Alam mantan narapidana kasus korupsi tersebut ke PSI. 

Minggu (21/6/2026), Bestari Baru ketika dikonfirmasi mengatakan, "Belum ada bergabung, baik struktur maupun anggota biasa."

Nur Alam mengumumkan keputusannya untuk berseragam PSI tidak lama setelah dirinya mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kota Solo, Jawa Tengah.

Respons KPK

Terkait Nur Alam, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan seluruh partai politik untuk mengedepankan aspek integritas dalam merekrut kader maupun anggota baru.

Minggu (21/6/2026), Setyo saat ditemui di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan mengatakan, "Jadi kalau terkait masalah yang itu ya pastinya masyarakat bisa menilailah. 

Masyarakat, semua pihak, termasuk juga partai-partai juga bisa menilai gitu." 

Setyo menekankan integritas bukan hanya tuntutan bagi individu perorangan, melainkan juga bagi institusi partai politik itu sendiri.

"Nah yang paling penting adalah soal integritas.

Diharapkan bahwa kader itu adalah orang-orang yang memiliki sebuah integritas. Jadi bukan hanya integritas pada orangnya, termasuk juga pada partainya juga," ujar Setyo.

Sebab, kata dia, setiap kebijakan dan kegiatan yang dihasilkan oleh partai politik akan berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.