Menteri Keuangan Ungkap Sumber Dana Gaji Manajer Kopdes Merah Putih, Purbaya: Sudah Tanda Tangan

Pemerintah masih memiliki waktu hingga Juni 2026 untuk mematangkan skema tersebut, seiring proses seleksi yang masih berlangsung.

Rekrutmen Besar-besaran: 35 Ribu Posisi Dibuka

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengumumkan pembukaan rekrutmen besar-besaran.

Sebanyak 35.476 orang dibutuhkan untuk mengelola Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan pendaftaran dibuka sejak 15 April 2026.

Para kandidat yang lolos seleksi akan menjadi pegawai BUMN dengan kontrak PKWT selama dua tahun.

Penggunaan sisa anggaran untuk membayar gaji manajer Kopdes bisa dilihat sebagai langkah pragmatis pemerintah agar program tetap berjalan tanpa menambah tekanan APBN dalam jangka pendek.

Namun, strategi ini menyisakan pertanyaan jangka panjang.

Ketika seluruh Kopdes sudah terbentuk dan anggaran terserap penuh, pemerintah perlu memastikan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk menggaji ribuan manajer.

Jika tidak diantisipasi sejak awal, potensi tekanan terhadap fiskal bisa muncul di masa depan.

Karena itu, transparansi skema pembiayaan dan keberlanjutan program akan menjadi kunci keberhasilan Kopdes Merah Putih ke depan. 

Purbaya Kembali Copot Pejabat Kemenkeu

Selain itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga dikabarkan kembali bersih-bersih di internal Kementerian Keuangan.

Setelah sebelumnya merombak posisi jabatan tinggi, kini Purbaya berencana mencopot dua pejabat lagi akibat masalah serius dalam pengelolaan pengembalian pajak (restitusi) yang mencapai Rp25 triliun.

Langkah tegas ini diambil Menkeu Purbaya setelah ditemukan ketidakberesan data yang membuat negara harus membayar pengembalian pajak dalam jumlah yang sangat besar, terutama di industri batu bara.

Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah menginvestigasi lima pejabat tinggi yang paling banyak menangani proses restitusi.

Dari hasil penelusuran tersebut, dua di antaranya akan segera diberhentikan.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi melakukan restitusi. Hari ini dua akan saya copot," tegas Purbaya di Jakarta, Senin (4/5/2026), dikutip dari Kompas.com.