PROFIL Jumhur Hidayat Dipenjara di Era Presiden Jokowi, Kini Diangkat Prabowo Jadi Menteri

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok dan profil Jumhur Hidayat,Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Jumhur yang lama dikenal sebagai aktivis buruh pernah divonis 10 bulan penjara pada November 2021 karena kasus penyebaran berita bohong terkait UU Cipta Kerja. 

Kini Jumhur menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet (reshuffle) perdana pada masa pemerintahannya.

Salah satu kejutan besar dalam pengumuman tersebut adalah penunjukan tokoh aktivis buruh senior, Moh. Jumhur Hidayat, sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). 

Pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Negara, Senin (27/4/2026), ini menandai babak baru bagi kementerian tersebut.

 Jumhur hadir mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan peci, didampingi oleh keluarga saat mengambil sumpah jabatan di hadapan Presiden dan jajaran pejabat tinggi negara.

Jumhur Hidayat dipilih untuk menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang sebelumnya menjabat posisi tersebut sejak awal Kabinet Merah Putih terbentuk.

Pergantian ini disebut-sebut sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk menyuntikkan semangat aktivisme dan pengawasan yang lebih ketat dalam isu lingkungan global.

Dalam pernyataannya usai pelantikan, Jumhur menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan besar yang diberikan oleh Presiden.

Ia menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar jabatan politik, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian ekologi Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim.

Penunjukan Jumhur tergolong unik mengingat latar belakangnya yang lebih dikenal sebagai tokoh gerakan buruh.

Baca juga: Sosok Dudung Abdurachman yang Dilantik Jadi Kepala KSP, Pernah Jual Kerupuk hingga Tumpas Baliho HRS

Saat ini, ia masih tercatat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), salah satu organisasi buruh terbesar di Tanah Air yang sering melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.

Meski lebih akrab dengan isu ketenagakerjaan, Jumhur bukanlah orang baru di lingkungan birokrasi. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada masa lampau, yang memberinya bekal pengalaman manajerial di tingkat pusat.