Gubernur Kaltim vs Presiden Prabowo: Dari Nepotisme hingga Kursi Pijat dan Mobil Dinas Mewah

“Kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kami sangat mendengarkan seluruh kritik, saran. Tolong kami untuk bisa dikawal, kita bersama-sama membangun Kalimantan Timur,” ujar Rudy.

Baca juga: Alasan Capek Menyetir Seharian, Gubernur Kaltim Rudy Masud Butuh Kursi Pijat Rp 125 Juta

Sikap terhadap Demonstrasi

Ketegangan juga terlihat ketika Rudy enggan menemui ribuan demonstran di depan kantornya.

Ia beralasan keamanan dan protokol, hanya menawarkan dialog dengan perwakilan.

Tawaran itu ditolak, dan aksi berakhir ricuh.

“Menurut saya ini yang tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya ada di tengah-tengah situ terus dilempar begitu gimana?” ungkap Rudy.

Baca juga: Gubernur Kaltim Bandingkan Putusan Prabowo Soal Nepotisme Adik Masuk Pemerintahan: Hasyim Juga

Sentilan Keras Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyoroti langsung gaya belanja daerah yang dianggap tidak efisien.

Ia menegaskan kepala daerah harus bekerja untuk rakyat, bukan menghamburkan anggaran.

“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu. Itu yang kita minta,” tegas Prabowo.

Prabowo bahkan membandingkan mobil dinasnya, Maung buatan dalam negeri seharga Rp700 juta–Rp1 miliar, dengan mobil mewah Rp8,5 miliar yang sempat dibeli Pemprov Kaltim.

Kritik ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat akan memperketat pengawasan terhadap anggaran daerah.

Baca juga: PERINGATAN Keras Prabowo kepada Kepala Daerah: Jangan Tantang Pemerintah Pusat

Benturan Pusat–Daerah

Kasus Rudy Masud memperlihatkan benturan gaya kepemimpinan: gubernur yang merasa memiliki hak prerogatif versus presiden yang menuntut efisiensi dan transparansi.

Polemik ini berpotensi memicu perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana desa dan belanja daerah, sekaligus menimbulkan dinamika politik antara pusat dan daerah.