Gubernur Kaltim vs Presiden Prabowo: Dari Nepotisme hingga Kursi Pijat dan Mobil Dinas Mewah

TRIBUN-MEDAN.COM – Hubungan antara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud dan Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan publik.

Sejumlah kebijakan Rudy dianggap kontroversial, mulai dari penunjukan adik sendiri dalam pemerintahan hingga pengadaan fasilitas mewah.

Presiden Prabowo pun turun tangan, memberi peringatan keras agar kepala daerah tidak menantang pemerintah pusat dan lebih disiplin dalam mengelola anggaran.

Nepotisme yang Dibela dengan Hak Prerogatif

Rudy Masud menunjuk adiknya, Hijrah Masud, sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Langkah ini memunculkan dugaan nepotisme.

Rudy membela diri dengan membandingkan keputusannya dengan Presiden Prabowo yang menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim.

“Sama, pak Hashim juga begitu. Apa bedanya pak Hashim dengan bapak presiden, kan dia percayakan, itu memang hak prerogratif,” kata Rudy.

Namun, publik menilai pembelaan ini justru memperkuat kesan Rudy menyamakan dirinya dengan presiden, padahal konteks dan skala tanggung jawab berbeda.

Baca juga: PENGAKUAN Gubernur Kaltim Rudy Masud Ogah Temui Demonstran Depan Kantornya: Saya Dilempar Gimana?

Kursi Pijat Rp125 Juta dan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Kontroversi lain muncul ketika Rudy menginginkan kursi pijat seharga Rp125 juta, dengan alasan kelelahan mengemudi sendiri menempuh perjalanan panjang.

Publik menilai pengadaan ini tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.

Kemudian, muncul polemik pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar.

Sentilan Presiden Prabowo membuat Rudy akhirnya meminta maaf dan mengembalikan kendaraan tersebut.

Ia berjanji mengalihkan anggaran ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.