PERINGATAN Keras Presiden Prabowo kepada Kepala Daerah: Jangan Tantang Pemerintah Pusat

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah (Pemda) agar tidak menantang pemerintah pusat. 

Kepala Negara juga mengingatkan kepala daerah agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik.

Dalam pernyataannya yang disiarkan ulang melalui Kompas TV, Presiden Prabowo menyoroti berbagai praktik belanja daerah yang dinilai tidak efisien serta kurang berpihak pada kepentingan rakyat.

Prabowo menegaskan bahwa banyak program dari pemerintah pusat yang seharusnya dijalankan di tingkat kabupaten maupun provinsi, justru tidak dilaksanakan.

Akibatnya, sejumlah pembangunan yang mestinya menjadi tanggung jawab daerah terpaksa diambil alih oleh pemerintah pusat.

“Jangan nantang-nantang pemerintah pusat. Banyak yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi, tidak dilaksanakan,”ungkapnya.

Ia mencontohkan pembangunan jembatan desa yang seharusnya menjadi kewenangan daerah, namun akhirnya harus ditangani langsung oleh pemerintah pusat karena kelalaian Pemda.

Pertanyakan Dana Desa dan Anggaran Daerah

Presiden Prabowo juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana desa dan anggaran daerah.

Menurutnya, dana yang sudah ditransfer ke kabupaten dan provinsi sering kali tidak jelas pemanfaatannya.

“Dana desa ke mana? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi, oke lah, saya ambil tanggung jawab. Kita harus terbuka, kita harus fair,” tegasnya.

Pernyataan Presiden Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat akan lebih ketat mengawasi penggunaan dana publik di daerah.

Sorotan pada Belanja Fasilitas Mewah

Salah satu kritik paling tajam yang disampaikan Presiden Prabowo adalah terkait pembelian mobil dinas kepala daerah dengan harga fantastis hingga Rp 8 miliar.

Ia membandingkan dengan kendaraan dinas yang digunakannya sebagai Presiden, yakni mobil Maung buatan dalam negeri dengan harga sekitar Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar jika dilengkapi fitur antipeluru.