Mahfud MD Kuliti Bobrok Anggaran MBG, Untuk Makan Cuma Rp 34 Miliar, Sisanya Buat Mobil dan Kaos

Namun demikian, Mahfud menegaskan bahwa perubahan kebijakan harus diikuti dengan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebelumnya.

Selain itu, Mahfud menyoroti fenomena hedonisme pejabat daerah yang dinilai turut memperburuk persepsi publik terhadap pengelolaan anggaran negara.

Ia menyebut praktik pemborosan anggaran sebagai “brutal” dan berpotensi menjadi budaya yang menular dari pusat ke daerah.

Meski demikian, Mahfud mengakui bahwa program MBG tetap memiliki dampak positif bagi masyarakat miskin.

Banyak warga yang merasakan manfaat langsung, meskipun kualitas tata kelola masih menjadi persoalan utama.

“Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Ia berharap agar pemerintah tidak hanya responsif terhadap kritik, tetapi juga konsisten melakukan reformasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Menanti Nyali Reformasi Polri

Selain isu MBG, Mahfud juga mengungkap nasib dokumen Komisi Reformasi Polri yang hingga kini 'tertahan' di Istana. 

Meskipun dokumen setebal 8 buku dan 10 dokumen hasil kerja tim ahli sudah rampung sejak Februari, Presiden Prabowo Subianto belum juga menjadwalkan pertemuan resmi untuk menerima laporan tersebut.

"Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah tawarkan kirim naskahnya, tapi Presiden bilang jangan dikirim takut bocor, minta datang langsung. Tapi sampai hari ini belum ada jadwal," ungkap Mahfud.

Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Polri yang sudah mulai menjalankan salah satu poin rekomendasi, yakni penghapusan sistem 'titip-titipan' dalam rekrutmen Akpol.

"Setidaknya ke depan Polri bisa lebih tegas dan bersih dari kepentingan politik," katanya.

(Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan