Dituduh Nepotisme, Rudy Mas'ud Bandingkan dengan Prabowo: Apa Bedanya Hashim dengan Presiden?

TRIBUN-MEDAN.com - Dituduh Gubernur nepotisme, Rudy Mas'ud bandingkan dengan Prabowo.

Diberitakan Rudy menunjuk adiknya, Hijrah Masud sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Hal ini memunculkan dugaan nepotisme yang dilakukan Rudy dalam pemerintahan.

Baca juga: Adhyaksa FC Tahan Imbang PSMS Medan 1-1, Dua Kartu Merah Warnai Pertandingan

Usai viral, Gubernur Kalimantan Timur itu membandingkan keputusannya menunjuk adik masuk pemerintahan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Rudy mengatakan keputusan yang ia ambil sama dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dimana Prabowo yang menunjukan sang adik, Hashim Djojohadikusumo menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.

Baca juga: RESPONS Ferizka Utami Saat Didatangi IDAI Hingga KPAI Usai Viral Bayi Menangis Ditotok Sirih

Ia mengatakan alasan menunjuk sang adik untuk menangani pekerjaan Gubernur Kaltim yang bersifat pribadi.

"Kadang ada di Jakarta nanti yang handle di sini siapa ? karena ada hal yang sifatnya privasi misalkan logistik atau mandat yang tidak bisa diwakilkan atau menemui siapa-siapa yang kami beritakan, dia (Hijrah) bisa ada di situ," katanya.

Rudy pun membandingkan bahwa keputusan yang ia ambil juga dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya keputusan tersebut bagian dari hak prerogatif seorang pimpinan.

"Sama, pak Hashim juga begitu. Apa bedanya pak Hashim dengan bapak presiden, kan dia percayakan, itu memang hak prerogratif," katanya.

Rudy Masud mengatakan ia menjadi salah bilamana Hijrah mendadak diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa melewati mekanisme yang berlaku.

"Kecuali ibu Hijrah tiba-tiba jadi ASN, dilantikan menjadi kepala dinas, lho ini gak melalui proses, ah itu salah.  Sepanjang melalui proses di dalam Pemprov Kaltim," katanya.

Baca juga: Gegara Wanita SPA, Tiga Personel Polda Sumut Diproses, Satu Telah Ditahan, Berikut Kasusnya

Ia menjelaskan tugas TAGUPP untuk mengawal kegiatan percepatan di lapangan.

"Terkait TAGUPP juga ini adalah untuk mengawal percepatan kegiatan ekseskusi lapangan," katanya.